Dalam beberapa tahun terakhir, anggota parlemen selalu kesulitan untuk mencapai kesepakatan tentang belanja pemerintah, dan meloloskan semacam kebijakan sementara hampir menjadi sebuah rutinitas selama musim liburan.
WASHINGTON, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Jumat (3/12) menandatangani rancangan undang-undang (RUU) pendanaan jangka pendek yang akan memungkinkan pemerintah federal tetap berjalan hingga 18 Februari 2022, menghindari ancaman penutupan pemerintahan (government shutdown) parsial.
“Mendanai pemerintah bukanlah pencapaian besar. Ini hal minimal yang perlu kita selesaikan,” kata Biden di Gedung Putih.
“Namun, pada saat-saat ini, kerja sama bipartisan patut mendapatkan pengakuan,” kata Biden, mendesak Kongres agar menggunakan waktu yang disediakan oleh RUU ini untuk mengupayakan kesepakatan bipartisan terkait RUU pendanaan setahun penuh.
Kedua kamar Kongres pada Kamis (2/12) meloloskan RUU tersebut untuk menjaga agar pemerintah federal tetap buka hingga pertengahan Februari, hanya satu hari sebelum pendanaan pemerintah sebelumnya dijadwalkan berakhir.
Dalam beberapa tahun terakhir, anggota parlemen selalu kesulitan untuk mencapai kesepakatan tentang belanja pemerintah, dan meloloskan semacam kebijakan sementara hampir menjadi sebuah rutinitas selama musim liburan. September lalu, Kongres AS mengeluarkan kebijakan sementara untuk mendanai pemerintah hingga 3 Desember.
“Ini adalah tahun ke-25 berturut-turut Kongres tidak meloloskan RUU alokasi tepat pada waktunya. Fakta bahwa para pemimpin kita tidak dapat memenuhi fungsi dasar pemerintah ini benar-benar tidak dapat diterima,” kata Maya MacGuineas, Presiden Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab (Committee for a Responsible Federal Budget/CRFB), sebuah kelompok pengawas AS.
“Ketika mereka akhirnya menyepakati alokasi untuk tahun fiskal ini, mereka harus melakukannya dalam konteks memperluas batas anggaran diskresioner pada tingkat yang bertanggung jawab. Dengan inflasi yang tinggi dan utang mendekati level tertinggi, hal terakhir yang kita butuhkan adalah memperburuknya dengan semakin banyak pengeluaran yang dibiayai defisit,” kata MacGuineas. [Xinhua]