JAKARTA, WB – Fraksi PDI Perjuangan dipastikan tidak akan ikut dalam penggalangan usul hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terkait kisruh internal Golkar.
Hal itu disampaikan politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo dengan alasan keputusan Yasonna tentang Golkar merupakan domain pemerintah.
“Pasti gak ikut. Ya karena itu domain kewenangan pemerintah, dan apapun pemerintahan ini pemerintah yang didukung PDIP,” kata Pramono usai mendampingi ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri menerima kedatangan ketua delegasi DPP Golkar hasil musyawarah nasional (munas) Ancol yang dipimpin Agung Laksono di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).
Mantan sekretaris jenderal PDIP itu juga tidak mau memberikan penilaian atas keputusan Yasonna mengakui keabsahan DPP Golkar pimpinan Agung. Sebab, Yasonna mengambil keputusan untuk mewakili pemerintah.
Hal senada juga disampaikan pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya, semestinya digunakan pada kebijakan pemerintah yang strategis.
“Kita harus hati-hati betul dengan hak angket. Yasonna sebelum mengambil keputusan pasti konsultasi ke presiden, dan keputusan pasti sesuai undang-undang,” tegasnya. []
