JAKARTA, WB – Analis politik dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens meminta publik agar tidak terlalu cepat menghakimi kinerja Joko Widodo – Jusuf Kalla. Boni meminta publik untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk merealisasikan janji politiknya.
“Jangan cepat mengadili maupun memberikan penilaian kepada Jokowi, biarkan Pak Jokowi bekerja dulu,” ujar Boni, Selasa (25/11/2014).
Kata dia, masih terlalu cepat untuk menilai apakah pemerintahan Jokowi gagal atau berhasil membangun negeri. Namun, dirinya memastikan akan tetap kritis dalam melihat kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh Jokowi.
“Jika melenceng dan tidak menerapkan konsepnya maka kita yang paling terdepan untuk mengkritisinya,” ujar Boni.
Lebih jauh Boni menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya yakni pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang harus ditanggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kata dia ada alasan mengapa Jokowi langsung menaikan harga BBM tak lama setelah dilantik. Yaitu, celah ruang fiskal yang begitu sempit dalam APBN.
“Saya memahami langkah Presiden Jokowi dalam menaikan harga BBM. Konteksnya adalah ada celah fiskal yang begitu sempit dalam APBN kita. Ini adalah beban yang diwariskan dari zaman SBY yang harus ditanggung Jokowi,” beber Boni.
Lebih jauh, Boni mengemukakan, dengan keputusan menaikkan BBM, maka saat ini pemerintah harus serius menjalankan program Kartu Sakti dan program lain yang diarahkan pada pembangunan manusia. Boni pun menyadari adanya guncangan sosial akibat naiknya harga BBM. Namun, ia memprediksi imbasnya hanya pada naiknya harga kebutuhan pokok hanya akan berlangsung selama 2 bulan.
“Memang akan ada turbulensi sosial, tapi itu juga tak akan lama berlangsung. Karena Presiden pasti punya kebijakan lain yang pro rakyat hasil dari pencabutan subsidi,” tandas Boni.[]
