JAKARTA, WB, – Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja, Ribka Tjiptaning Proletariyati tegas mengatakan bahwa program peluncuran “kartu sakti” oleh Presiden Joko Widodo, (Jokowi) sama sekali tidak ada hubungannya dengan wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut Ribka, wacana pengalihan kenaikan BBM kepada program “kartu sakti” hanya dikait-kaitkan oleh sejumlah kalangan untuk mencari-cari dukungan.
“Tidak ada kaitan antara kartu sehat dengan BBM, ini jangan dikait-kaitkan. Tidak ada hubungannya, mereka itu hanya mencari-cari dukungan,” sindir Ribka, saat dijumpai disela-sela seminar bertajuk “Dengan Kartu Indonesia Sehat, kita wujudkan Kesehatan yang Berkeadilan” di DPP PDIP, Lenteng Agung, Sabtu (15/11/2014).
Politisi yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Fraksi Komisi 9 DPR-RI ini juga tidak memperdulikan jika memang banyak polemik terjadi soal keberadaan kartu-kartu sosial kesehatan itu.
Menurutnya, rakyat tidak perduli terhadap situasional yang terjadi antara pemerintah dengan kisruhnya DPR, sehingga program kesehatan tidak berjalan dengan baik.
“Rakyat gak mau tahu soal itu. Jokowi sebagai presiden dan punya program pokoknya harus jalan. Masa orang sakit harus tunggu DPR,” sindirnya lagi.
Oleh karena itu, Ribka mendesak kementerian kesehatan untuk segera melancarkan program-program kerjanya. Sebab saat ini, dirinya sendiri masih bingung, pasalnya DPR sendiri belum akur soal Alat Kelengkapan Dewan (AKD), lantaran hal itu juga dia tidak bisa memanggil Kemenkes sebagai mitra kerja.
“Kita belum bisa manggil Menkes buat tanya program, karena belum final soal AKD. Jadi Jokowi sebagai pucuk pimpinan, harus bersikap, dan dia harus mengambil keputusan soal kesehatan rakyat ini,” katanya.
Sebagai langkah awal untuk mencairkan situasional yang pelik soal penyelenggaraan kesehatan, Ribka menyarakan Presiden Jokowi untuk segera mengambil sikap. Kalau memang anggaran masih sulit lantaran terbentur dengan sikap DPR, Ribka mendesak Presiden Jokowi untuk bisa mengambil kebijakan putusan, termasuk soal banyaknya program kartu.
“Banyaknya kartu itu jelas penghamburan uang negara. Satu kartu aja itu sampai 400 ribu dan itu buang-buang anggaran. Saya PDI Perjuangan bukan berarti tidak mengkritik kebijakan Jokowi. Saya kan wakil rakyat, maka saya kritik juga kalau ada program enggak pro rakyat,” tegasnya.[]
