JAKARTA, WB – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik cara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan tanda merah dan kuning kepada calon menteri Presiden Joko Widodo. Tanda itu menunjukan bahwa nama yang dimaksud diduga punya kaitan dengan kasus korupsi yang tengah diselidiki KPK.
Menurut Fadli, langkah Jokowi meminta KPK untuk menelusuri rekam jejak calon menteri memang patut diapresiasi. Namun, jika KPK memberikan rapor merah, kata Fadli menjadi tidak baik, karena sama saja membunuh karakter orang sebelum ada proses hukum di pengadilan.
“Kalau dia terindikasi korupsi kenapa KPK mendiamkan, tidak memproses. Jangan sampai mereka terdzolimi. Kalau mereka bersih ya katakan bersih, jangan kemudian dikasih klasifikasi merah. Kalau ada kesalahan diproses dong, jangan digantung, harus ada kejelasan,” ujar Fadli, Rabu (22/10/2014).
Jokowi memang masih memiliki banyak waktu untuk membentuk struktur kabinetnya. Namun, kata Fadli, Jokowi juga harus berani melawan tarik ulur kepentingan dari luar. Karena pemilihan kabinet menjadi hak prerogatif presiden. “Yang saya kritik itu caranya, harusnya permintaan itu tertutup agar tidak menyinggung orang per orang,”katanya.
Terlebih dengan adanya rencana Jokowi, akan mengumumkan kabinetnya secara bertahap bukan secara utuh. ”Tidak lazim baiknya presiden mengumumkan secara utuh,” katanya.
Adapun mengenai batalnya pengumuman kabinet Jokowi yang rencananya diumumkan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Rabu (22/10/2014). Fadli sepakat, karena Alasanya harus menunggu pertimbangan DPR. Pasalnya, ada beberapa kementerian di era pemerintahan Jokowi yang akan dilebur dan juga dipisah, atau digantikan dengan Kementerian baru. []
