JAKARTA, WB – Presiden terpilih versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jokowi memberikan ruang yang terbuka bagi partai non koalisi yang ingin bergabung mendukung pemerintahnya. Namun, Jokowi menegaskan dukungan yang diberikan itu tidak masti harus dibalas dengan membagi-bagikan kursi menteri.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Tjanjo Kumulo. Menurutnya Jokowi masih punya komitmen untuk tidak membiasakan berpolitik dengan cara-cara transaksional yang sifatnya pragmatis. Jokowi lebih senang semua itu berjalan secara alamiah sehingga ia tidak merasa tertekan.
“Kalau soal dukungan, Jokowi selalu menerima satu atau dua partai untuk bergabung. Tapi, walaupun bergabungnya tidak otomatis dapat posisi menteri,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Tjahjo menyadari, saat ini Jokowi-JK, masih membutuhkan partai lain untuk diajak koalisi. Namun, mengenai langkah itu, juga harus dilakukan komunikasi terlebih dahulu dengan semua partai koalisi, agar tidak terjadi salah paham.
Dukungan dari partai non koalisi dirasakan oleh Tjahjo akan memberikan manfaat di parlemen. Dimana kebijakan pemerintahan Jokowi nantinya bisa didukung penuh di parlemen, sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan kuat.
“Tapi keputusannya saya kita menunggu hasil di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Diketahui, Jokowi-JK didukung oleh empat parpol, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura dengan perolehan dukungan 207 kursi di DPR. Sementara pasangan Prabowo Hatta, didukung oleh lima parpol yakin, Gerindra, PPP, PKS, PAN dan Golkar dengan perolehan dukungan 292 kursi di DPR. Sedangkan Partai Demokrat diketahui, masih bersikap independen. []
