JAKARTA, WB – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyesalkan pemberitaan yang disampaikan oleh Wikileaks mengenai tudingan kepada Presiden ke 5 Megawati Soekarnoputri yang disebut telah melakukan korupsi pencetakan uang kertas di Australia tahun 1999.
“Kami sangat menyesalkan pemberitaan yang tidak bisa dipastikan kebenarannya terkait tudingan yang ditujukan ke Ibu Megawati,” ujar Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo, saat dihubungi, Kamis (31/7/2014).
Hasto menganggap tudingan itu tidak berdasarkan fakta, pasalnya Megawati disebut ikut terlibat aktif dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat dirinya menjabat sebagai presiden. Dan pada tahun 1999 Megawati kata Hasto belum menjabat sebagai presiden.
“Ini harus dipahami bahwa pada tahun 1999 Ibu Megawati belum menjadi presiden sehingga sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pencetakan uang yang dilakukan oleh RBA Securities dan Note Printing Australia tersebut, jadi saya pastikan itu tidak benar” katanya.
Hasto juga menilai perintah khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dengan meminta agar pihak keamanan nasional melakukan perlindungan dan tidak melaporkan masalah tersebut juga dinilai sebagai sesuatu hal yang tidak relevan jika dikaitkan dengan keterlibatan para Presiden Indonesia.
“Mengingat apa yang dituduhkan pun sama sekali tidak benar. Selain itu memang tidak ada hal-hal yang perlu disembunyikan,” terangnya.
Diketahui, dalam pemberitaan Wikileaks menyebutkan adanya perintah pencegahan Pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia.
Selain Megawati, Presiden Susilo Bambang juga dituding melakukan korupsi yang sama. Menanggapi hal itu, SBY sempat menunjukan kemarahannya atas informasi yang dibocorkan Wikileaks dan dikutip oleh salah satu situs berita online. SBY membantah pemberitaan tersebut.[]
