JAKARTA, WB – Pasca berakhirnya Pemilu Presiden 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada masyarakat untuk mengawal proses demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengatakan pelaksanaan Pemilu Presiden kali ini patut untuk mendapatkan pengawalan dan pengawasan yang lebih ketat. Pasalnya berdasarkan hasil Quick Count atau hitungan cepat, terdapat dua kubu lembaga survei yang sama-sama menyatakan kedua kandidat calon presiden menang.
”KPK mengapresiasi pelaksanaan Pilpres yang berjalan dan sekaliguus menghimbau semua pihak untuk tetap terus mengawal proses demokratisasi ini secara lebih intensif hingga kelak ada pengumuman resmi dari penyelenggara pemilu soal hasil pilpres,” ujar Bambang, saat memberikan siaran presnya di KPK, Jumat (11/7/2014).
KPK khawatir, ada oknum atau pihak-pihak tertentu yang belum siap menerima kekalahan, sehingga mereka bisa menggunakan cara apa saja untuk bisa memenangkan kandidatnya. Salah satunya adalah dengan cara melakukan suap kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU dan Bawaslu.
“KPK memandang perlu agar penyelenggaran dan pengawas pemilu bersama publik untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dari kemungkinan adanya oknum-oknum penyelenggara dan pengawas pemilu yang potensial berperilaku koruptif dan kolusif,” terangnya.
Menurut Bambang himbauan itu diperlukan untuk mendorong keterlibatan publik dalam mengawasi proses penghitungan suara secara lebih intensif. Sehingga potensi kecurangan bisa dihindari. []
