JAKARTA, WB – Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait penculikan aktivis pada tahun 1998 yang diduga melibatkan Prabowo Subianto terus diangkat. Polemik ini masih menjadi pembicaraan menarik semua kalangan jelang Pilpres.
Prabowo sendiri juga tidak pernah melakukan klarifikasi mengenai dugaan tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi mengatakan, Prabowo tidak mau mengklarifikasi kasus itu karena ia menganggap proses hukumnya sudah selesai di tingkat pengadilan.
“Kasus itu kan sudah diklarifikasi oleh pengadilan. Dengan jelas di pengadilan. Dan itu adalah tim yang sangat besar. Jadi tidak mungkin klarifikasi orang-per orang. Jadi kita percaya dengan hasil itu,” ujarnya di Jakarta, Jumat (21/6/2014).
Jika terus diungkit-ungkit, Suhardi mengatakan kasus tersebut tidak bakal selesai, karena diduga melibatkan banyak pihak. Dan akan menimbulkan pertanyaan baru. “Pasti nanti ada orang tanya lagi, tanya lagi,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia mengatakan, Prabowo tidak mau memberikan klarifikasi karena, ia tidak mau terjebak kepada masa lalu yang sarat kepentingan.
“Kita tidak mau membahas masa lalu. Itu terjadi di abad 20, tahun 1998. Ini sudah abad ke-21. Yang jelas yang terjadi sekarang banyak terjadi kasus korupsi,” katanya.
Diketahui, kasus pelanggaran HAM oleh Prabowo, kembali diangkat oleh mantan Panglima ABRI Jendral (Purn) Wiranto. Dalam jumpa presnya ia mengatakan beredarnya surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) mengenai pemecatan Prabowo sebagai anggota TNI adalah benar adanya.
Wiranto yang kini ikut barisan pendukung Joko Widodo juga mengatakan, Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Danjen Kopassus bintang dua, terlibat dalam aksi penculikan dan kekerasan terhadap sejumlah aktivis demokrasi dan mahasiswa. Menurutnya sekarang tidak penting untuk membahas apakah Prabowo dipecat secara hormat atau tidak. Wiranto mengaku tidak mau terjebak kepada istilah tapi lebih kepada subtansi, dengan melihat penyebab mengapa Prabowo dipecat.[]
