JAKARTA, WB – Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2014 mengalokasikan dana sebesar Rp63,022 miliar untuk membangun jaringan kereta api (KA) masuk ke Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara. Tahun 2015 mendatang, diusulkan penambahan dana untuk proyek ini sebesar Rp124,817 miliar.
“Pemerintah serius membangun jaringan KA ke Pelabuhan Tanjung Priok, bahkan sampai ke dermaga. Tapi, satu kendala yang paling besar adalah pembebasan lahan di lorong 21, 22 dan 23. Saat ini, masih ada 1.597 M2 yang belum dibebaskan, dengan kebutuhan dana Rp25 miliar. Sementara alokasi dana APBN baru ada Rp10 miliar,” ujar Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Hermanto Dwiatmoko di Jakarta, Kamis (12/6) petang.
Molornya pembangunan proyek jalur kereta api menuju dermaga Tanjung Priok karena terhambat pembebasan lahan warga di sekitar makam keramat Mbah Priok serta puluhan rumah warga di kelurahan Koja Utara. Padahal, proyek ini sudah dicanangkan sejak 10 tahun lalu. “Dalam APBN 2014 disepakati anggaran untuk proyek ini sebesar Rp 52,3 miliar dan dana pembebasan lahan Rp10 miliar. Namun sampai saat ini masih terjadi tarik ulur harga lahan,” kata Dirjen.
Hermanto menyebutkan, hingga saat ini baru 27 KK dengan panjang 4.554 m2 yang sudah dibebaskan. Lahan yang belum dibebaskan sepanjang 1.597 m2 dengan jumlah 9 KK. “Ini ada permasalahan lorong 21, 22 dan 23 masih harus pembebasan lahan, sehingga pembangunan rel tidak bisa dilaksanakan,” jelas dia.
Terkait tarik ulur harga lahan, Hermanto menceritakan, awal kesepakatan di 2013, anggaran untuk pembebasan lahan sebanyak 9 KK sebesar Rp10 miliar. Ternyata, seiring waktu berjalan harga berubah dan pemerintah harus menyediakan Rp25 miliar.
Guna memenuhi dana Rp25 miliar, Hermanto mengaku akan mengambil dari pos anggaran konstruksi sebesar Rp52,3 miliar. Namun, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan proyek rel sepanjang 1.100 meter itu melewati lahan milik 36 kepala keluarga. Keterbatasan anggaran membuat pembebasan lahan baru mengena 27 kepala keluarga.
Dari kebutuhan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 15 triliun, APBN 2014 baru mengalokasikan sebesar Rp 10 triliun. Anggaran tersebut akan ditambah mencapai Rp 15 triliun dalam rancangan APBN tahun depan.
Pemerintah juga memersilakana jika PT Kereta Api Indnesia (KAI) sebagai BUMN akana membangun jaringan ke tersebut. Pemerintah mempersilakan sesuai ketentuan UU memungkinkan untuk itu. “Silahkan saja kalau mau membantu membangun. Yang jelas KAI mengajukan surat izin pembangunan dan kita proses tidak masalah, tapi asetnya nanti jadi milik kemenhub. Itu kayak di Sumatera Selatan kemarin itu yang diresmikan Meneg BUMN,” jelas Hermanto.
Sampai saat ini KAI belum berminat untuk meneruskan pembangunan rel tersebut. BUMN tersebut dapat meneruskan pembangunan track dan crane. “Kalau KAI mau bangun kan enggak terikat oleh APBN. Nantinya, jalur kereta logistik ini mampu mendistribusikan 1.000 box, ” tegas dia.[ib]
