Foto yang diabadikan pada 6 September 2022 ini menunjukkan Sydney Opera House di Sydney, Australia. (Xinhua/Hu Jingchen)
“Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah epidemi. Kita harus berbuat lebih baik,” tulis Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese dalam sebuah unggahan di media sosial. “Pemerintah perlu berbuat lebih baik dan sebagai masyarakat, kita perlu berbuat lebih baik.”
CANBERRA, 29 April (Xinhua) — Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mendukung dan turut serta dalam aksi protes nasional yang menyerukan diakhirinya kekerasan terhadap perempuan.
Puluhan ribu warga Australia pada Minggu (28/4) berkumpul di berbagai acara di seluruh Australia untuk menuntut tindakan dalam mengatasi kekerasan gender.
Di Canberra, para pengunjuk rasa melakukan pawai ke Gedung Parlemen bersama dengan Albanese, yang pada awal April lalu mengatakan bahwa Australia sedang menghadapi krisis kekerasan terhadap perempuan, bersama sejumlah menteri senior.
Menurut kelompok aktivis Destroy the Joint, sedikitnya 26 perempuan tewas akibat kekerasan di Australia sejak awal 2024.
“Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah epidemi. Kita harus berbuat lebih baik,” tulis Albanese dalam sebuah unggahan di media sosial pada Minggu pagi waktu setempat. “Pemerintah perlu berbuat lebih baik dan sebagai masyarakat, kita perlu berbuat lebih baik.”
Berbicara dalam sebuah konferensi pers pada Minggu pagi, Menteri Pelayanan Sosial Australia Amanda Rishworth menuturkan bahwa diperlukan lebih banyak waktu untuk menentukan apakah Rencana Nasional 10 tahun untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada Oktober 2022 lalu membuahkan hasil.
Rencana tersebut menetapkan tujuan untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dalam satu generasi.
“Hasilnya akan memerlukan waktu untuk melihat perubahan yang kita perlukan guna memperbaiki keadaan,” kata Rishworth pada Minggu.
Rishworth berharap diskusi nasional saat ini dapat menumbuhkan tekad yang berkelanjutan di seluruh masyarakat untuk mengatasi masalah ini.
Pemerintah federal Australia menolak seruan untuk membentuk komisi kerajaan (royal commission) yang menangani kekerasan dalam rumah tangga, dan lebih memilih untuk memprioritaskan rencana nasional tersebut.
Selesai