Last Updated on November 20, 2026 by Redaksi WB
Wartabuana.com | Keberhasilan program prioritas nasional tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap maupun banyaknya infrastruktur yang dibangun. Kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola kelembagaan justru menjadi faktor penting agar berbagai program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Dr. Agus Riwanto, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Loji, Surakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam paparannya, Agus menegaskan bahwa kepastian hukum bukan penghambat pembangunan. Sebaliknya, regulasi yang jelas, pembagian kewenangan yang terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dapat memberikan perlindungan bagi pemerintah, pelaksana program, dunia usaha, dan masyarakat.
“Program prioritas nasional harus memiliki tata kelola yang kuat sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi,” ujarnya.
MBG hingga Reforma Agraria Perlu Pengawasan yang Tepat
Agus menilai penguatan tata kelola perlu diterapkan pada berbagai program strategis, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga Reforma Agraria.
Pada program MBG, kejelasan tanggung jawab kelembagaan, kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta transparansi pengadaan dan penggunaan anggaran menjadi perhatian utama.
Sementara itu, pengembangan KDKMP membutuhkan kepastian hukum dan pengelolaan profesional berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian. Koperasi harus mampu menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya maupun masyarakat sekitar.
Untuk KNMP, Agus mengingatkan bahwa keberhasilan tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas perikanan. Pengelolaan yang jelas dan keberlanjutan aktivitas ekonomi pesisir harus menjadi perhatian agar produktivitas serta kesejahteraan nelayan meningkat.
Adapun dalam Reforma Agraria, kepastian hukum atas tanah, kejelasan prosedur, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi unsur penting untuk mewujudkan pelaksanaan yang tertib dan berkeadilan.
Evaluasi Harus Mengukur Manfaat yang Dirasakan Masyarakat
Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa semakin besar cakupan dan anggaran program, semakin penting pula pengawasan serta transparansi sejak tahap awal.
Menurutnya, akuntabilitas tidak boleh sekadar diwujudkan melalui laporan administratif. Evaluasi juga harus melihat kualitas pelaksanaan, efektivitas penggunaan anggaran, dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan perguruan tinggi, akademisi, masyarakat sipil, media, serta kelompok penerima manfaat.
Agus juga menilai evaluasi berbasis dampak (impact-based evaluation) perlu diperkuat. Dengan pendekatan ini, keberhasilan program dapat dilihat melalui peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan, dan keberlanjutan manfaat.
Ia berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah, lembaga pelaksana, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat dapat terus diperkuat.
“Program yang baik harus didukung regulasi yang jelas, kelembagaan yang kuat, pelaksanaan yang akuntabel, dan partisipasi masyarakat. Jika seluruh unsur tersebut berjalan beriringan, manfaat program akan semakin luas dan dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” pungkasnya.












