Wartabuana.com | Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyediaan lahan seluas 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, sekaligus transformasi pendataan bantuan sosial secara digital.
Hutan Kota UI Jadi Kandidat Lokasi Sekolah Rakyat
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
Gus Ipul mengungkapkan, Universitas Indonesia (UI) telah menyatakan kesediaannya menyediakan lahan sekitar 8 hektare di kawasan Hutan Kota UI yang berada di wilayah DKI Jakarta.
Tahap selanjutnya adalah peninjauan lokasi, penyelesaian administrasi, serta penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak universitas. Lahan tersebut merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang luasnya mencapai lebih dari 100 hektare.
Selain pembangunan sekolah baru, pemerintah juga membahas perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di Margaguna, Jakarta Selatan. Penataan fasilitas, termasuk kemungkinan relokasi panti sosial milik Pemprov DKI, menjadi bagian dari rencana tersebut.
Pendataan Bansos Bakal Libatkan RT dan RW
Kerja sama kedua instansi juga menyasar pembenahan data penerima bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Dalam pelaksanaannya, pengurus RT/RW, lurah, camat, serta unsur pilar sosial akan dilibatkan sebagai relawan Agen Perlinsos. Mereka bertugas membantu masyarakat memperbarui data dan melakukan registrasi ulang penerima bansos secara digital.
Langkah ini diarahkan untuk mendukung pemutakhiran data agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Akses Penyandang Disabilitas Ikut Jadi Perhatian
Agenda lainnya adalah rencana uji coba penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam memperoleh pelayanan publik yang mudah, terjangkau, dan setara, termasuk transportasi serta kesehatan.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat Kemensos, di antaranya Sekretaris Jenderal M Hasan Chabibie, Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, dan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah yang mencakup pemerataan akses pendidikan, pembenahan perlindungan sosial, hingga peningkatan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.












