Wartabuana.com | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan insentif berupa pembebasan biaya sewa selama enam bulan bagi 206 pedagang kaki lima (PKL) yang akan direlokasi ke pasar resmi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebijakan ini diharapkan mendorong pedagang meninggalkan badan jalan tanpa kehilangan kesempatan untuk melanjutkan usaha.
Keputusan tersebut disampaikan Pramono setelah memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Kamis (12/11/2026). Penataan PKL menjadi salah satu agenda utama dalam upaya mengatasi persoalan ketertiban dan kemacetan di wilayah tersebut.
206 PKL Disiapkan Tempat Usaha di Pasar Resmi
Sebanyak 206 PKL yang selama ini berjualan di Jalan Baru, Jalan Teuku Nyak Arief, dan Jalan Masjid Al-Huda telah didata untuk mengikuti relokasi. Perumda Pasar Jaya akan menyiapkan tempat berjualan di Pasar Bata Putih dan Pasar Kebayoran Lama.
“Dan saya menyetujui untuk selama enam bulan diberikan gratis tanpa sewa, supaya mereka bersedia untuk pindah,” ujar Pramono.
Ia meminta Dinas Perhubungan, Satpol PP, perangkat daerah yang menangani UMKM, serta Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan segera menindaklanjuti kebijakan tersebut.
Relokasi ini ditujukan untuk mengembalikan fungsi jalan, mengurangi kemacetan, serta memastikan kendaraan darurat dapat melintas tanpa hambatan. Di sisi lain, pedagang tetap memperoleh ruang untuk menjalankan kegiatan ekonomi.
Parkir Liar dan Pasar Tumpah Ikut Ditertibkan
Pemprov DKI juga menyoroti parkir liar di kawasan Pondok Indah dan sekitar Gandaria City. Camat Kebayoran Lama Mustopa menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pengelola pusat perbelanjaan, wali kota, dan Dinas Perhubungan untuk mengoptimalkan fasilitas parkir.
Sementara itu, pembatas telah dipasang di sepanjang tepi jalan guna mencegah aktivitas pasar malam meluas hingga mengganggu lalu lintas.
TPS3R Disetujui, Penanganan Banjir Dipercepat
Dalam rapat yang sama, Pramono menyetujui secara prinsip pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Jalan Delman Elok. Fasilitas ini dibutuhkan untuk memperkuat pengelolaan sampah di tingkat wilayah, mengingat timbulan sampah Kebayoran Lama mencapai sekitar 244 ton per hari.
Pemprov DKI juga membahas perbaikan tanggul Kopro Banjir sepanjang 300 meter dan pembangunan turap pada sodetan Kali Pesanggrahan. Pramono akan menyurati Kementerian Pekerjaan Umum agar penanganan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat segera dilakukan.
Selain itu, pembangunan jembatan penyeberangan Kali Pesanggrahan turut menjadi perhatian. Selama ini, sebagian warga dan pelajar masih mengandalkan getek atau perahu kayu untuk menyeberang. Jembatan permanen diharapkan meningkatkan keselamatan dan aksesibilitas masyarakat, termasuk pelajar dari enam sekolah di sekitar kawasan tersebut.
