Wartabuana.com | Pengawasan pembangunan di tingkat desa menjadi perhatian Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI). Organisasi tersebut meluncurkan program Satu Desa, Satu Wartawan (One Village, One Journalist) sebagai upaya memperluas akses informasi sekaligus mendorong transparansi pembangunan di sekitar 75 ribu desa di Indonesia.
Program ini juga diarahkan untuk membantu memperkuat pengawasan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang dinilai masih menghadapi tantangan akses informasi.
Lemahnya Pengawasan Dinilai Bisa Buka Celah KKN
Ketua Umum PWMOI KRH HM Jusuf Rizal, SH mengatakan, keterbatasan pengawasan dan informasi di desa dapat menjadi salah satu faktor yang membuka ruang penyalahgunaan kewenangan serta praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Berdasarkan pengalaman, lemahnya akses informasi di desa, khususnya di daerah tiga T, turut berkontribusi terjadinya KKN,” ujar Jusuf Rizal kepada wartawan di Jakarta.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak terhadap kualitas pembangunan, fasilitas publik, hingga kesejahteraan masyarakat apabila penggunaan anggaran tidak diawasi secara optimal.
Karena itu, PWMOI menggagas kehadiran wartawan atau reporter di setiap desa sebagai mata dan telinga masyarakat, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai pembangunan dan berbagai persoalan yang terjadi di tingkat desa.
Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih
Jusuf Rizal menilai perkembangan teknologi dan revolusi industri harus dimanfaatkan untuk memperkuat prinsip clean and good governance.
PWMOI menyatakan akan membangun koordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Komunikasi Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Kementerian Pertahanan, serta perusahaan industri telekomunikasi.
Program tersebut tidak hanya berorientasi pada penempatan reporter. PWMOI juga menyiapkan pendidikan jurnalistik, pelatihan kompetensi, dan sertifikasi agar sumber daya manusia yang terlibat memiliki kemampuan jurnalistik profesional.
Bagi peserta yang belum memiliki media online, PWMOI menyebut akan memberikan fasilitasi melalui media group Jaring Media Nusantara (JMN).
Terbuka bagi Masyarakat
Program Satu Desa, Satu Wartawan terbuka bagi masyarakat yang ingin menekuni profesi wartawan atau reporter. Peserta akan mendapatkan pendidikan jurnalistik serta fasilitas kartu reporter dan KTA PWMOI.
PWMOI juga menyatakan bahwa organisasi tersebut merupakan brand dari organisasi perkumpulan berbadan hukum Perkumpulan Pewarta Media Globalindo, dan menyebut brand PWMOI telah didaftarkan sebagai merek sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jika berjalan sesuai target, program ini diharapkan tidak sekadar menambah jumlah reporter di daerah, tetapi juga memperkuat arus informasi dari desa ke publik, sehingga pembangunan dan penggunaan anggaran desa dapat semakin transparan serta mudah diawasi masyarakat.
