Wartabuana.com | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Warga diminta memberikan informasi secara terbuka dan sesuai kondisi sebenarnya agar pemerintah memiliki gambaran ekonomi Jakarta yang akurat.
Pramono mengatakan, dirinya telah menerima petugas BPS DKI Jakarta dan memberikan jawaban sesuai keadaan sebenarnya. Ia menegaskan, keterbukaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan data apa adanya. Jangan tertutup,” ujar Pramono.
Data Sensus Dijamin Rahasia
Pramono memastikan informasi yang disampaikan masyarakat dalam SE2026 bersifat rahasia. Pendataan tersebut ditujukan untuk kepentingan statistik dan tidak berkaitan dengan perpajakan maupun kepentingan lain di luar sensus.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan untuk membaca kondisi ekonomi Jakarta secara lebih utuh. Apalagi, Jakarta memiliki aktivitas ekonomi yang sangat beragam, mulai dari usaha rumahan, UMKM hingga perusahaan besar dan internasional.
Petugas BPS melakukan pendataan di berbagai lokasi, termasuk mal, pasar, kawasan bisnis, pertokoan, rumah hingga apartemen. Data yang dikumpulkan tidak hanya jumlah usaha, tetapi juga jenis kegiatan, produk dan jasa, skala usaha, tenaga kerja, pemanfaatan teknologi serta karakteristik lainnya.
Pendataan Berlangsung hingga 15 September
Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli menyebut pendataan SE2026 di Jakarta berjalan lancar. Berdasarkan pre-list yang tersedia, cakupan pendataan telah mencapai 111 persen. Namun, masih ada sejumlah unit usaha yang belum ditemukan atau dokumennya masih ditelusuri.
BPS masih membuka waktu hingga 15 September 2026 untuk melengkapi pendataan. Masyarakat maupun pelaku usaha yang belum terdata dapat menghubungi kantor BPS untuk mendapatkan pendataan.
Pramono menegaskan, data hasil SE2026 akan menjadi salah satu rujukan Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun program, kebijakan, regulasi, dan intervensi agar lebih tepat sasaran.
“Data yang benar akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang benar,” tegasnya.
[Ib / Ft: Pemprov DKI Jakarta]
