Wartabuana.com | Keberlanjutan pembangunan pendidikan di Merauke kembali menjadi perhatian. Sejumlah tokoh pendidikan dan masyarakat mendesak pemerintah memperkuat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), melengkapi sarana pendidikan, serta memberikan kepastian status bagi guru honorer agar kualitas layanan pendidikan di wilayah kampung terus meningkat.
Penguatan PKBM dan Wirausaha Berbasis Potensi Lokal
Dalam forum penguatan pendidikan masyarakat di Merauke, Sabtu (25/7/2026), tokoh pendidikan Paskalis Tethol menegaskan bahwa PKBM Wasur harus tetap menjadi pusat pengembangan kapasitas masyarakat, tidak hanya melalui pendidikan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
Ia mengusulkan agar kepala Sekolah Satu Atap pertama dikembalikan ke Sekolah Wasur guna melanjutkan visi awal pengembangan PKBM. Menurutnya, pembelajaran yang dipadukan dengan kewirausahaan akan menciptakan lulusan yang lebih mandiri sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.
Masyarakat Minta Fasilitas dan Kepastian Guru Honorer
Perwakilan masyarakat Wanam, Falentinus Gewa, menilai masih banyak kampung yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan dan kekurangan tenaga pendidik. Ia berharap pemerintah memprioritaskan pembangunan sekolah beserta pemenuhan kebutuhan guru agar mutu pembelajaran semakin merata.
Sementara itu, Kepala Kampung Uli-Uli, Kamilus Abom Kahol, menekankan pentingnya kelengkapan administrasi dalam pembangunan sekolah, termasuk dokumen kepemilikan lahan untuk mencegah sengketa di masa depan. Ia juga meminta pemerintah segera menerbitkan pembaruan Surat Keputusan (SK) guru honorer, sehingga para pendidik memiliki kepastian status dan hak administratif.
Berbagai aspirasi tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan, khususnya di wilayah Wasur dan kampung-kampung yang masih membutuhkan perhatian lebih.
