PARIS – Prancis memutuskan untuk memanggil duta besarnya untuk Amerika Serikat (AS) dan Australia untuk melakukan konsultasi usai Canberra membatalkan kesepakatan mengakuisisi sejumlah kapal selam rancangan Prancis dan memutuskan untuk berinvestasi pada kapal selam bertenaga nuklir milik AS.
“Berdasarkan permintaan Presiden Republik (Prancis), saya memutuskan untuk segera memanggil dua duta besar kami di AS dan Australia ke Paris untuk melakukan konsultasi. Keputusan khusus ini diambil mengingat betapa seriusnya pengumuman yang disampaikan pada 15 September oleh Australia dan AS,” ujar Menteri Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian dalam pernyataannya pada Jumat (17/9).
Ini kali pertama dalam sejarah Prancis keputusan semacam itu diambil sehubungan dengan kedua negara tersebut, menurut media Prancis.
Sebelumnya pada hari itu, Menteri Muda Urusan Eropa Prancis Clement Beaune mengatakan Prancis tidak dapat memercayai Australia dalam pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa (UE) setelah kemitraan keamanan baru yang disebut “AUKUS” (Australia-Inggris-AS) diumumkan oleh ketiga negara itu pada Rabu (15/9).
Inisiatif pertama di bawah kemitraan trilateral itu adalah pengiriman armada kapal selam bertenaga nuklir ke Australia oleh AS dan Inggris. Sementara pada 2016 lalu, Australia menandatangani kontrak dengan Prancis untuk pembelian 12 kapal selam diesel-listrik konvensional.
Le Drian pada Kamis (16/9) menyebut langkah trilateral itu sebagai “pengkhianatan.” “Kami membangun hubungan kepercayaan dengan Australia. Kepercayaan ini telah dikhianati,” tuturnya.
“Sikap AS membuat saya khawatir. Keputusan unilateral dan brutal ini sangat mirip dengan apa yang dulu dilakukan (Donald) Trump,” imbuhnya.
Di tengah kekhawatiran dunia internasional tentang proliferasi teknologi dan material nuklir melalui kesepakatan tersebut, Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) mengatakan dalam rilis pers bahwa pihaknya akan “berkomunikasi dengan mereka (Australia, AS, dan Inggris) terkait hal ini sesuai mandat undang-undang, dan sesuai dengan kesepakatan perlindungan masing-masing dengan badan tersebut.”
China juga menyuarakan penolakan terhadap langkah trilateral itu dan menyebutnya sebagai “langkah proliferasi nuklir yang jelas.”
Wang Qun, utusan China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya di Wina, mengatakan bahwa “dengan secara terbuka memberikan bantuan kepada Australia,” sebuah negara nonsenjata nuklir, dalam proses akuisisi dan perakitan kapal selam bertenaga nuklir, hal itu “tampaknya akan membangkitkan proliferasi teknologi dan material nuklir.” [Xinhua]
