WARTABUANA – Kabinet China atau Dewan Negara belum lama ini membuat sejumlah pengaturan untuk meningkatkan implementasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP).
Lebih banyak pekerjaan harus dilakukan demi menjunjung tinggi perdagangan bebas dan membuka ruang baru bagi kerja sama yang saling menguntungkan, demikian menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu (2/12) usai pertemuan eksekutif Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri China Li Keqiang.
Selain mendesak upaya dalam negeri untuk memastikan implementasi RCEP, pertemuan tersebut juga menyerukan upaya terkoordinasi untuk mempromosikan keterbukaan pada perdagangan barang dan jasa, investasi, dan bidang lainnya, beserta standar dan aturan yang diperketat untuk liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, perlindungan kekayaan intelektual, e-commerce, serta kerjasama di bidang ekonomi dan teknologi.
Sebanyak 90 persen perdagangan barang intra-regional akan dibebaskan tarifnya begitu kesepakatan tersebut diimplementasikan. Guna memastikan implementasi yang tepat dari RCEP, pertemuan tersebut mendesak langkah-langkah pemangkasan tarif, penyederhanaan prosedur kepabeanan, dan pengakuan standar produk yang terpadu serta timbal balik.
Pertemuan tersebut juga menuntut upaya untuk menghormati komitmen China terhadap daftar negatif investasi asing dan perlindungan menyeluruh atas hak kekayaan intelektual.
Pertemuan yang digelar pada Selasa (1/12) itu juga turut mengesahkan rancangan aturan tentang inspeksi pemerintah. [xinhua]
