WARTABUANA – Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, mengimbau kepada kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden agar menghindari penggunaan isu keagamaan seperti penyebutan khilafah. Karena, itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat menjelekkan.
“Walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Alquran adalah ajaran Islam yang mulia,” papar Din di Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
Menurut dia, mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik mempertentangkan Negara Islam dengan Negara Pancasila. Sebenarnya, sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai darul ahdi was syahadah (negara kesepakatan dan kesaksian).
“Upaya mempertentangkannya, merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam,” ujarnya.
Kemudian, Din juga menisbatkan sesuatu yang dianggap anti Pancasila terhadap suatu kelompok merupakan labelisasi dan generalisasi sehingga sangat berbahaya karena dikhawatirkan dapat menimbulkan suasana perpecahan di tubuh bangsa.
“MUI mengimbau segenap keluarga bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan, dan kondusif bagi penciptaan pemilu/pilpres damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban,” tandasnya.[]
