JAKARTA, WB – Niat Presiden Jokowi yang ingin menggunakan Dana Haji untuk pembangunan infrastruktur ditentang keras Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Yusril juga menyesalkan sikap Anggito Abimayu yang menyetujui rencana tersebut.
Yusril beranggapan, Anggito yang kini menjadi anggota Badan Pengelola Keuangan Haji seperti menanggung beban masa lalu untuk tidak bisa berkata lain, selain daripada “siap” melaksanakan intruksi Presiden.
Dana haji yang terdiri atas setoran calon jemaah dan dana abadi umat itu yang sekarang berjumlah 95 triliun lebih dan akan meningkat menjadi 100 triliun awal tahun depan, diinstruksikan Presiden Jokowi agar 80 triliunnya digunakan membiayai pembangunan infrastruktur.
Menurut Yusril, walaupun Jokowi menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman Pemerintah kepada umat Islam.
“Jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja Pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka,” ujar Yusril melalui siaran persnya, Jumat (28/7/2017).
Yusril menegaskan, umat Islam Indonesia sendiri merasa terpinggirkan di negerinya sendiri, dengan banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, para ulama, habaib dan muballigh. Dalam situasi seperti itu, kuranglah bijak jika Pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur.
Seharusnya menurut tokoh nasional yang kerap berseberangan dengan pemerintah ini, sebagian itu dapat dijadikan modal mendirikan Bank Haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun rumah sakit dan sekolah2. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera.
Yusril menduga, pemerintah kini sedang dililit utang dalam dan luar negeri, sehingga sulit mencari pinjaman, termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum 3% seperti diatur dalam undang-undang.
“Ini beda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya yang mengimingi rakyat dengan kata-kata… “Jangan kuatir, uang kita masih banyak,” singgung Yusril.
Yusril mengingatkan, dana milik negara tidaklah sebanyak yang diduga. Sekarang Pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah. []
