JAKARTA, WB – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh P Daulay mempertanyakan kapasitas Menteri Kesehatan soal penjelasan hukuman kebiri ke publik. Pasalnya penjelasan yang diutarakan oleh Menteri Sosial dan Menko Polhukam sejauh ini dinilai belum memuaskan banyak pihak.
“Oleh karena itu, penjelasan menteri kesehatan yang lebih komprehensif dinilai masih dibutuhkan. Kalau soal kesehatan, mestinya menteri kesehatan yang menjelaskan. Ini kelihatannya, menteri kesehatan malah agak sedikit menghindar,” kata Saleh yang juga politisi PAN tersebut dalam rapat kerja antara komisi IX dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (2/5).
Menurut Saleh bungkamnya Menteri Kesehatan memicu perdebatan soal klausul hukuman tambahan berupa kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual yang dimasukkan dalam Perpu No 1/2016 tentang perlindungan anak perlu segera dihentikan.
“Agar tidak menimbulkan kontroversi lebih lanjut, pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan secara luas dan terbuka kepada publik. Karena yang dipersoalkan banyak terkait dengan kesehatan, maka menteri kesehatan dinilai paling tepat untuk memberikan penjelasan,” papar Saleh.
“Sejauh ini yang dipertanyakan kan terkait mekanisme penyuntikan, siapa yang akan mengeksekusi, apakah hukuman kebiri efektif untuk menghentikan kekerasan seksual, dan lain-lain. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu diharapkan setidaknya dapat menjadi referensi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang masih mempersoalkan sekaligus bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan DPR untuk mengambil keputusan terkait perpu itu,” papar Saleh kembali.
Saleh menyimpulkan jika diperlukan, Kementerian Kesehatan perlu melakukan sosialisasi melalui kegiatan seminar dan diskusi publik.
“Mereka yang berselisih paham perlu diundang untuk memberikan pandangannya. Diharapkan, kegiatan itu dapat membangun kesepahaman antara berbagai kelompok yang masih berselisih pandangan,” harap Saleh. [ ]
