JAKARTA, WB – Ketua Umum PPP, versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz berharap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), juga dapat menjadi penengah masalah dualisme kepengurusan di partainya.
Djan ingin PPP mendapatkan perlakuan sama dengan Partai Golkar yang baru-baru ini berhasil didamaikan JK. Namun, Djan bukan minta didamaikan dengan kubu Muktamar Surabaya (Romahurmuziy) yang jadi rivalnya dalam memperebutkan kepengurusan partai selama ini, melainkan islah antara pihaknya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
“Saya maunya islah dengan Menkumham. Saya kan ributnya sama Pak Menkumham, yang masuk di pengadilan kan saya sama beliau, bukan sama Romi. Dia kan cuma oknum,” ujar Djan kepada wartawan di KPK, Senin (1/6/2015).
Menurutnya, masalah PPP sebenarnya sudah selesai dengan keluarnya putusan PTUN yang menangkan pihaknya. Namun, akibat kengototan Yasonna yang mengajukan banding terhadap putusan tersebut membuat masalah jadi berlarut-larut.
“Sebenarnya Menkumham sudah tahu bahwa PTUN itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi kalau kalah ya sudah dong, hormati undang-undang, hormati hukum gitu. Kita tunggu Pak JK,” tandas Djan Faridz.[]
