NEW DELHI – Pemerintah kota Delhi pada Selasa (16/11) mengusulkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama sepekan dan karantina wilayah (lockdown) selama akhir pekan, serta sejumlah langkah lain dalam sebuah rapat darurat untuk membahas upaya memerangi polusi di ibu kota India tersebut.
Selain itu, pemerintah Delhi merekomendasikan larangan terhadap aktivitas konstruksi dan industri.
Rapat pemerintah federal ini, yang juga dihadiri antara lain oleh perwakilan dari Delhi, Punjab, Haryana dan Uttar Pradesh sebagai pemangku kepentingan, diperintahkan oleh pengadilan tinggi India untuk memerangi krisis udara toksik di Delhi yang telah memaksa sekolah-sekolah ditutup.
“Dalam rapat hari ini bersama pejabat dari Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, kami (pemerintah Delhi) mengusulkan kebijakan WFH seharusnya diterapkan di Kawasan Ibu Kota Nasional (National Capital Region/NCR),” tutur Menteri Lingkungan Delhi Gopal Rai kepada media. “Pekerjaan konstruksi seharusnya dilarang dan industri-industri seharusnya juga ditutup di NCR.”
Rai juga mengatakan bahwa pemerintah Delhi telah mengusulkan lockdownakhir pekan dan mereka siap menerapkannya.
“Sekarang, ini bergantung pada arahan pengadilan,” lanjutnya.
Menurut pemerintah Delhi, pembakaran jerami di negara-negara bagian tetangga menjadi penyebab polusi udara di ibu kota India itu.
Pada Senin (15/11), pemerintah federal menyampaikan kepada pengadilan tersebut bahwa pembakaran jerami hanya menyumbang 4 persen dari polusi udara.
Delhi, yang sedang berupaya keras mengatasi masalah kabut beracun sejak awal November ini, mengambil kebijakan darurat pada Sabtu (13/11), memerintahkan sekolah-sekolah agar ditutup dan pekerjaan konstruksi dihentikan selama empat hari.
Ibu kota India itu menjadi salah satu kota dengan polusi tertinggi di dunia.
Aktivitas industri dan lalu lintas kendaraan menjadi kontributor signifikan bagi polusi udara di kota itu, selain juga konstruksi dalam skala besar.
Koresponden Kantor Berita Xinhua melaporkan dari New Delhi. (XHTV)