WARTABUANA – Desakan terhadap pemerintah agar menyiapkan kebijakan tegas soal larangan mudik disampaikan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Sungkono. Pemerintah diminta segera melakukan langkah-langkah teknis, terlebih di saat pandemi Covid-19 masih berlanjut. Sungkono menilai pemerintah terkesan menarik ulur kebijakan terkait larangan mudik kepada masyarakat.
“Kementerian Perhubungan sempat membuat statement mudik Lebaran diperbolehkan, tapi hari ini ada kebijakan baru melarang mudik Lebaran,” ungkap Sungkono saat berada Bandara Juanda, Sidoarjo Jawa Timur pada Sabtu (3/4/2021)
Ditambahkannya, bahwa selagi belum final, masih wacana dan belum ada kepastian, tidak menutup kemungkinan juga akan berubah karena dinamika persoalan Covid-19.
“Ini juga sangat cepat dan bisa juga pandemi menurun atau malah meningkat,” kata Sungkono di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Sabtu (3/4/2021).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2021. Namun tak lama kemudian, pemerintah mengumumkan masyarakat dilarang mudik dari 6-17 Mei 2021.
“Kesan tarik-ulur dari pemerintah menimbulkan perdebatan dari sejumlah kalangan, ada yang setuju mudik ditiadakan mengingat Covid-19 masih mewabah, ada pula yang setuju mudik tetap diizinkan,” pungkas Sungkono.
Apapun kebijakannya, politisi Fraksi PAN itu menilai, pemerintah seharusnya memberi kesadaran kepada masyarakat agar menjaga kesehatan dan tradisi mudik Lebaran harus dipertimbangkan asas manfaat untung-ruginya. Pemerintah juga perlu memikirkan matang-matang sebelum mengeluarkan kebijakan terkait mudik.
Hal ini agar tidak terkesan seperti melakukan perubahan kebijakan secara mendadak. Meski dapat dipahami bahwa larangan mudik dilakukan sebagai upaya pemerintah berupaya menekan laju penyebaran Covid-19, namun masyarakat juga perlu diberi kejelasan, tambahnya.[]
