JAKARTA, WB – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengakui adanya pembelian senjata jenis pistol. Tapi jumnlanya bukan 5.000 pucuk, hanya 500 pucuk untuk kepentingan sekolah intelijen BIN.
“Ada 500 pucuk senjata untuk kepentingan sekolah intelijen. Senjatanya jenis modifikasi dari standar TNI. Jadi bukan (senjata) standar TNI dan pembuatnya dari PT Pindad,” tangkis Wiranto dihadapan sejumlah awal media di Kantor Kemenkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Masih menurut Wiranto, pengadaan 500 pucuk senjata dilakukan dari anggaran APBN. Karena jelas sumber dan peruntukannya, Wiranto meminta hal ini tidak dijadikan polemik. “Masalah ini tidak perlu dipolemikkan, ada satu komunikasi yang belum tuntas, itu saja,” ujarnya.
Sesuai aturan menurut Wiranto, membeli senjata bukan organik TNI tidak perlu persetujuan Panglima TNI, cukup izin dari Mabes Polri saja. Merujuk hal itu, dirinya menegaskan hanya perlu menyambungkan informasi antara sejumlah pihak terkait. Setelah menemui BIN, TNI dan Polri, Wiranto menyatakan persoalan ini sudah selesai.
Isu pembelian 5.000 senjata beredar sejak Jumat (22/9) lalu. Isu ini mengemuka berdasarkan cuitan Radio Elshinta dalam akun resmi @RadioElshinta. Cuitan itu menyebut “Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal.” []
