JAKARTA, WB – Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (RUU Pilkada) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang lewat mekanisme voting dalan rapat paripurna. Yang disoroti dari paripurna kemarin adalah aksi walk out yang dilakukan fraksi Partai Demokrat (PD).
Menyikapi itu, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai aksi Demokrat tersebut tak ubahnya aksi cuci tangan dari partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Jalan abstain PD dengan sendirinya menjadikan pilihan pilkada kembali ke DPRD mulus,” ujar Ray, usai dijumpai dalam diskusi politik yang dihelat HMI bertajuk “Adakah Jalan Keluar Konflik Koalisi Prabowo VS Koalisi Jokowi”, di bilangan Cikini, Jumat (26/9/2014).
Ia pun menyebut dengan disahkannya RUU ini, tentunya akan menjadi kado pahit SBY dan Fraksi Demokrat di Pemilu 2019.
“Ini kado buruk bagi hampir 80 persen rakyat Indonesia yang mendukung pilkada langsung. Dan mereka (rakyat), tentu saja, tak dapat dibohongi dengan politik cuci tangan Demokrat,” papar politisi yang berangkat dari aktivis itu.
Terlepas dari kelakuan Demokrat di parlemen, Ray juga berkomentar bahwa hasil putusan DPR semalam, tentunya akan makin terlihat dua kubu koalisi yang saling bersaing, namun hal itu kata dia tidak perlu dicari jalan keluar untuk mempersatukan antara dua koalisi tersebut. Karena konflik tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang pemerintah.
“Konflik tetap dibutuhkan di Indonesia sebagai penganut negara Demokrasi untuk menyeimbangkan jalannya pemerintahan,” tutup Ray. []
