JAKARTA, WB-Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku siap melakukan unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yakni dengan merubah Pemilihan secara langsung oleh rakyat diganti melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ridwan sudah merencanakan hal itu dengan mengajak seluruh bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Demo akan dilakukan seusai Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa Apkasi dan Apeksi di Hotel Grand Sahid.
“Bubar dari sini, kita jalan kaki ke Bundaran HI. Kita unjuk rasa,” ujar Ridwan Kamil saat berpidato dalam rapat tersebut, Kamis (11/9/2014).
Dalam rapat tersebut juga mambahas mengenai RUU) Pemilihan Kepala Daerah. Ridwan menolak dengan keras rencana koalisi merah putih yang berkeinginan merubah sistem Pilkada yang sudah ada. Penolakan itu ia tunjukan melalui demo agar masyarkat tahu cara seperti itu tidak akan memperbaiki demokrasi di Indonesia.
Rute demo dimulai dari Bundaran Hotel Indonesia, kemudian berlanjut ke Istana Negara atau gedung DPR. Namun ajakan Ridwan tidak disetujui oleh semua bupati dan wali kota. Salah satunya adalah Wali Kota Bandar Lampung Herman H.N. Herman mengatakan untuk menyampaikan ide gagasanya tidak perlu turun ke jalan, melainkan cukup mendatangi DPR dan melakukan diskusi. Cara itu dianggap oleh Herman lebih efektif.
Diketahui, RUU Pilkada merupakan usul pemerintah untuk menggantikan aturan lama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. RUU ini sudah digodok di DPR sejak 2012. DPR menargetkan pengesahan RUU itu pada akhir bulan ini atau bulan terakhir masa kerja anggota parlemen periode 2009-2014, sebelum pelantikan anggota DPR periode 2014-2019, 1 Oktober 2014.[]
