WARTABUANA – Raksasa media sosial Facebook akan mengakhiri pemblokirannya terhadap konten berita Australia setelah pemerintah negara tersebut menyetujui amendemen undang-undang (UU) bernama “News Media Bargaining Code Law”.
Di bawah amendemen itu, sejumlah raksasa teknologi termasuk Facebook dan Google akan dipaksa membayar kepada organisasi-organisasi media Australia untuk setiap konten mereka yang dibagikan di platform-platform itu.
Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg dan Menteri Komunikasi Australia Paul Fletcher pada Selasa (23/2) mengatakan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan Facebook, sehingga warga Australia dapat berbagi dan mengakses konten berita di platform tersebut.
Kesepakatan itu dicapai lima hari setelah Facebook membuat keputusan memblokir berita di Australia sebagai respons atas rancangan UU tersebut.
Di bawah perubahan itu, pemerintah akan memberi tahu suatu perusahaan sebelum memaksanya mematuhi UU tersebut.
Frydenberg pada Selasa mengucapkan terima kasih kepada Mark Zuckerberg, pendiri sekaligus kepala eksekutif Facebook, karena berpartisipasi dalam diskusi “konstruktif” terkait UU itu dan mengatakan perusahaan tersebut akan menandatangani kesepakatan dengan para penerbit Australia.
“Pemerintah telah diinformasikan oleh Facebook bahwa pihaknya berniat memulihkan halaman berita Australia dalam beberapa hari mendatang,” ujar Frydenberg.
“Ini merupakan proses yang sulit, tetapi ini isu yang sangat penting. Saat ini, Facebook akan melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan para pelaku komersial,” lanjutnya.
Direktur Pelaksana Facebook Australia dan Selandia Baru Will Easton mengatakan dalam pernyataannya bahwa perusahaan itu “puas” dengan kesepakatan tersebut.
“Kami telah secara konsisten mendukung kerangka kerja yang akan mendorong inovasi dan kolaborasi antara platform daring (online) dan penerbit,” tuturnya.
“Sebagai dampak dari perubahan ini, kini kami akan berupaya meningkatkan investasi kami dalam jurnalisme kepentingan publik dan memulihkan konten berita di Facebook bagi warga Australia dalam beberapa hari mendatang,” imbuh Easton. [Xinhua]
