JAKARTA, WB – Alasan pihak yang pro terhadap pengembalian pemilihan gubernur kepada DPRD hal itu akan hanya mengakibatkan pemborosan biaya politik, timbulnya konflik horizontal di masyarakat, terciptanya peluang bagi pihak-pihak yang tidak kapabel untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
Pernyataan itu diungkap oleh analis politik dari universitas islam negeri Syarif Hidayatullah (UIN), Pangi Syarwi Chaniago.
“Pemilukada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat, pemilukada langsung memberikan peluang pertukaran elite lokal secara reguler. Pemilukada langsung juga penguatan otonomi daerah,” beber Pangi kepada wartabuana.com, Senin (8/9/2014).
Analis yang akrap disapa Ipang itu menuturkan, Pemilukada secara langsung akan memperkuat partisipasi politik, sebaliknya pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD justru akan mematikan partisipasi politik. Dikembalikannya pemilihan gubernur kepada DPRD tidak akan menyelesaikan masalah, justru nilai demokrasi di daerah menjadi mundur.
“Apabila mahalnya biaya pemilu dan timbulnya motif untuk melakukan korupsi menjadi argumen dasar, apakah dengan dipilihnya gubernur oleh DPRD mampu menghemat biaya pemilu? Menurut saya sebaliknya, dengan pemilihan gubernur diserahkan kepada DPRD, peluang permainan politik uang dan transaksi politik tetap terbuka lebar,” tegas Pangi.[]
