JAKARTA, WB-Rencana presiden terpilih Joko Widodo untuk membentuk Kementerian Agraria mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Salah satunya dari pengamat Agraria sekaligus Dosen di Universitas Brawijaya, Benediktus Bosu.
Menurut pria yang lebih akrab disapa Benny ini, ide pembentukan Kementerian Agraria merupakan suatu trobosan baru yang patut diapresiasi. Pasalnya, kementerian ini diharapkan bisa memberikan solusi atas banyaknya persoalan agraria di masyarakat.
Benny mengatakan, acap kali persoalan agraria masih kurang diperhatikan oleh pemerintah. Padahal, agraria merupakan isu penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Persoalanya pun sering melibatkan rakyat kecil yang tidak paham mengenai aturan hukum agraria.
Salah satunya Kata Benny, berkaitan dengan masalah redistribusi tanah, pengendalian penguasaan tanah yang melebihi batas (absentee), identifikasi dan verifikasi tanah-tanah negara yang belum dikonversikan dengan hak-hak baru sebagaimana dimaksudkan dalam UUPA No.5 tahun 1960.
“Banyak hal yang perlu diselesaikan oleh Kementerian Agraria yang baru terbentuk Tersebut,” ujar Benny Bosu kepada wartawan, Selasa (07/10/2014).
Selain itu, soal Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) di beberapa wilayah sebut Benny, pemerintah kadang belum mampu membedakan mana lahan produktif dan mana yang bukan. Sehingga perlu ada penataan ulang mengenai rencana tata ruang nasional, regional dan daerah setempat.
Kemudian yang lebih penting dari itu, bagaimana Jokowi-JK mampu melakukan upaya pemberantasan korupsi di Kementerian Agraria. Benny menyakini, banyak mafia agraria yang sampai saat ini tidak tersentuh oleh penegak hukum. Padahal koflik agraria di masyarakat sering melibatkan pemerintah dan pengusaha.
“Tindakan pemberantasan korupsi tidak hanya kewajiban aparat penegak hukum tetapi merupakan tanggung jawab masing-masing kementerian,” jelasnya.
Adanya Kementerian Agraria memang sudah sesuai dengan keinginan Jokowi, bahwa ia mengharapkan adanya lembaga pemerintahan yang lebih kuat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut Deputi Kepala Staf Kantor Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjojanto mengatakan hampir 60 persen korupsi di Indonesia menyangkut persoalan agraria.[]
