JAKARTA, WB – Setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu siang (8/7), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, akhirnya resmi menjabat sebagai Panglima TNI yang baru. Gatot menggantikan Panglima TNI sebelumnya yakni Jenderal Moeldoko yang memasuki masa pensiun.
Posisi Panglima TNI memiliki nilai strategis sehingga pergantian tersebut bukan semata-mata sebagai pergantian sosok, melainkan juga perlu dibarengi oleh kerangka untuk mendorong munculnya sosok Panglima TNI yang bisa mendorong TNI semakin profesional. Apalagi yang kini menjadi sorotan tajam terkait banyaknya perlengkapan alutsista TNI yang bisa dikatakan berusia uzur.
“Perbaikan alutsista harus menjadi keutamaan dalam renstra Panglima TNI kedepan. Bukan saja banyak alutsista yang tua, tetapi juga harus disesuaikan dengan berbagai pergeseran ancaman baik yang datang dari darat,laut juga udara,” urai pengamat militer dan juga intelijen, Kertopati Susaningtyas saat dihubungi wartabuana.com, Kamis (9/7/2015).
Wanita yang sebelumnya bekerja di komisi I DPR-RI ini menambahkan, keutamaan juga tidak hanya fokus pada pengembangan modernisasi alutsista semata, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kwalitas SDM yang bisa didapat melalui pendidikan dan pelatihan bagi prajurit yang nantinya menjadi awak (pengguna) dari alutsista tersebut.
Wanita yang akrap disapa Nuning ini juga tidak mempermasalahkan terkait pengadaan Alutsista yang didapat lewat skema hibah. Menurutnya, selama hibah yang dilakukan dalam kondisi layak dan tidak jelek, hal itu tidak menjadi masalah.
“Hibah sih tak selamanya jelek. Asal jelas retrofit dan overwholenya serta skema transfer of technology (ToT),” urai Nuning.
Jenderal Moeldoko pernah mengatakan, rencana strategis pemeliharaan dan perbaikan alutsista TNI sudah rampung. Renstra ini termasuk ke dalam renstra tahap ketiga yakni pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) atau standar minimum kekuatan TNI 2015-2019. Hal tersebut tentunya kembali kepada anggaran TNI untuk pemeliharaan dan perbaikan alutsista cukup besar.
Menyikapi itu, Nuning sepakat kalau anggaran TNI ditambah. Pasalnya, saat ini anggaran TNI yang mencapai 102 triliun masih harus dibagi kedalam matra kementerian pertahanan dan Mabes TNI. Hal itu belum lagi ditambah gaji prajurit dan biaya perawatran alutsista.
“Anggaran masih belum maksimal. Biasanya anggaran rutin nantinya akan digunakan sebesar 50 persen untuk pembelian senjata tempur dan sisanya bisa digunakan untuk pembangunan,” tandas Nuning.[]