JAKARTA, WB – Pemerhati politik yang juga Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik (LIPI), Siti Zuhro menghawatirkan kalau kecurangan akan kembali terjadi pada pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) yang akan dihelat pada 9 Juli 2014.
Adanya potensi kecurangan dalam pilpres, dinilai Siti lantaran minimnya pengawasan di tiap-tiap tempat pengambilan suara (TPS).
“Kemungkinan kecurangan yang akan terjadi pada pemilu presiden 2014, berpotensi besar terjadi. Jadi salahsatu cara untuk meminimalisir kekhawatiran itu, salah satunya adalah harus ada antisipasi dan pengawasan ketat di tiap TPS,” ujar Siti saat diskusi politik di bilangan Menteng, Senin (30/6/2014).
Wanita yang menamatkan studi S1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember ini menilai bahwa, seharusnya masyarakat di Indonesia tidak harus disuguhkan kekisruhan dan polemik melulu dari demokrasi politik yang bernama pemilu. Pasalnya selama ini, masyarakat melihat pelaksanaan pemilu selalu berakhir pada kecurangan, manipulasi dan ujung-ujungnya menghasilkan pemimpin yang korup, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Masyarakat hanya melihat Pemilu dan Pemilukada, hanya sebuah siklus limatahunan untuk mengganti tampuk kepemimpinan. Padahalkan tujuan pemilu itu sangat mulia, yakni mengganti pemimpin yang benar dan jujur untuk menghentikan penyebarluasan KKN,” ujarnya.
Namun sayangnya, kata wanita yang mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari The Flinders University, Adelaide, Australia itu melihat, kalau pelaksanaan pemilu sampai saat ini, seperti tidak mampu merontokkan penyakit korupsi di tingkat pejabat, parahnya pemimpin yang dihasilkan justru menjadi pejabat yang korup. Hal itulah kata Siti, yang membuat wujud kata Demokrasi yang dibanggakan dinegara ini justru dirasakan masih terengah-engah.
“Demokrasi dirasakan masih sulit. Karena kita sudah tidak saling percaya. Apalagi sekarang sudah multi partai, siapa teman, siapa lawan. Apalagi semua sudah tidak ada yang saling percaya,” tandas Siti.[]
