JAKARTA, WB – Keputusan Presiden Terpilih Joko Widodo untuk mengambil jatah 16 kursi menteri dari kalangan partai politik, diyakini akan membawa daya tawar yang lebih besar kepada anggota partai koalisi merah putih untuk berbalik mendukung kepada pemerintahan Jokowi-JK.
Hal itu disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia, (UI) Hamdi Muluk. Menurutnya, anggota Koalisi merah putih (KMP) sampai saat ini masih ada yang terlihat bimbang untuk menentukan arah koalisinya yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kedua partai ini, dianggap oleh Hamdi akan tergoda dengan jumlah kursi menteri yang ditawarkan oleh Jokowi. Pasalnya, di internal mereka juga terjadi konflik perpecahan sebagian ada mendukung kepada pemerintahan Jokowi.
“PPP juga kan sejak dulu saat menentukan dukungan di Pilpres juga sudah terpecah, karena hanya Suryadharma ke Prabowo,” ujarnya, Selasa (17/9/2014).
Sementara PAN, juga mengalami hal yang sama, semenjak pasangan Prabowo-Hatta dinyatakan kalah oleh KPU. Partai berlambang matahari ini, mendadak menjadi bimbang untuk menentukan arah koalisi selanjutnya. Berbagai dorongan untuk keluar dari barisan KMP juga terus dilakukan beberapa pengurus di daerah.
“Waktu itu karena hanya dapat posisi Wapres dari Hatta Rajasa saja mereka ke Prabowo. Sekarang kan sudah tidak bisa dapat Wapres,” ujarnya.
Selain, kedua partai tersebut, Partai Demokrat yang menyatakan akan bersikap netral dalam pilpres ini, juga diyakini akan mudah tergoda dengan jabatan kursi menteri. Menurut Hamdi, sikap Demokrat yang sejak awal menyatakan akan menjadi penyeimbang menandakan keinginan mereka untuk bermain dua kaki.
Sementara, anggota KMP lainnya, seperti Partai Gerindra, PKS dan Golkar diprediksi oleh Hamdi tidak tergoda dengan jabatan kursi menteri. Mereka lebih memilih berada di luar pemerintahan. “Sudah susah kalau itu, sudah beda jauh ideologinya, bahkan cenderung sudah saling tidak suka,” jelasnya. []
