JAKARTA, WB – Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Nusron Wahid ikut menanggapi mengenai pemberitaan TV One yang menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah mengusung kader dari Partai Komonis Indonesia (PKI).
Menurut Nusron, pemberitaan itu juga dianggap tidak benar dan bagian dari fitnah yang sebenarnya mempunyai tujuan untuk melemahkan elektabilitas Jokowi-JK dalam menghadapi pemilihan presiden pada 9 Juli mendatang, karena fitnah terhadap Jokowi yang juga kader PDI-P juga sering terjadi.
Misalnya saja, kata Nusron, Jokowi selama ini dianggap komunis, beragama Kristen, keturunan Singapura bukan asli orang Indonesia, melakukan korupsi dan lain-lain. Nusron menganggap justru orang yang suka memfitnah dan menyampaikan informasi yang bohong terhadap kader PDI-P, mereka sejatinya adalah orang yang mempunyai sifat komunis.
“Sebenarnya yang komunis itu yang suka adu domba. Menghalalkan segala cara. Menuduh orang Kristen padahal muslim. Menuduh keturunan cina, padahal Jawa asli. Justru inilah watak-watak dan kelakuan komunis sejati,” ujar Nusron saat dimintai tanggapan, Kamis (3/7/2014).
Ketua GP Ansor itu, juga menepis tuduhan Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon, yang mengatakan gagasan Jokowi mengenai revolusi mental sebenarnya adalah gagasannya orang komunis yang pernah diserukan oleh Karl Marx pada akhir perang dunia kedua. Hal itu dianggap tidak etis karena menyamaratakan gagasan tanpa melihat konteksnya.
”Lah sekarang begini, kalau kita menyebut istilah Arab, kemudian kita tuduh dia Taliban, ini kan nggak arif,” katanya.
Lebih lanjut Nusron mengatakan. “Memang mental dan akhlak bangsa Indonesia sudah rusak. Orangnya baru, tapi gaya, cara berpikir dan bertindak masih gaya lama. Mental seperti ini memang harus direvolusi. Terus apa iya kalau revolusi mental saya ganti bahasa arab tazkiyatunnafsi, kemudian menjadi Islami?. Sungguh naif,” tambahnya.
Nusron menyadari, gerakan yang dilakukan oleh lawan politik Jokowi memang begitu masif. Mereka dianggap sengaja mengadu domba masyarakat Indonesia dengan Jokowi melalui media massa yang sudah tidak lagi netral alias berpihak dengan memberitakan kabar bohong tanpa ada sumber yang jelas.
“Media semacam ini, jelas tanpa keadaban, dan pelanggaran berat. Kami minta agar KPI memberikan sanksi seberat-beratnya, kalau perlu mencabut ijin operasinya,” tegasnya.
Diketahui, sejumlah petinggi Partai PDI-P menyatakan marah dengan pemberitaan TV One yang menyebut PDI-P mengusung Kader PKI, tanpa ada sumber yang jelas. Mereka berencana melaporkan kasus itu ke Dewan Pres dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selain itu ia juga meminta TV One untuk meminta maaf dan mencabut kembali pemberitaannya.[]
