JAKARTA, WB – Politisi partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan bahwa, bukanlah seorang Aburizak Bakrie (Ical), yang melakukan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dikeluarkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Politisi yang lama berkecimpung dalam dunia senematografi itu mengaku kalau pernyataan Golkar dalam munas di Bali soal penolakan Perppu Pilkada semata-mata muncul dalam pemaparan saat munas berlangsung.
“Itu muncul dari floor.Jadi kan enggak bisa nolak. Jadi kita enggak bisa mengatakan itu keinginan Ical,” ujar Nurul di Gedung DPR,Rabu (10/12/2014).
Isti dari Mayong ini menambahkan, saat ini Partai Golkar masih konsisten mendukung Perppu Pilkada. Namun, keinginan dari 547 DPD I dan II yang mendukung pilkada lewat DPRD tidak serta merta bisa ditolak begitu saja.
Golkar, lanjut dia, sudah terikat dengan nota kesepahaman di Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mendukung Perppu Pilkada. Namun demikian Golkar juga harus bisa menyeimbangkan antara keinginan KMP dengan rekomendasi yang muncul dari mayoritas kader di daerah.
“Menerima dan akan memperjuangan (setiap keinginan) sehingga tidak ada yang dikecewakan,” tandas Nurul. []
