WARTABUANA – Antropolog Universitas Diponegoro, Dr. Adi Prasetijo, menjelaskan bahwa selama pemerintahan Jokowi yang mengutamakan pembangunan infrastruktur, telah mengorbankan masyarakat yang sesungguhnya merupakan subyek utama dari pembangunan.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi Jumatan Indonesia Muda yang bertajuk “Membangun Indonesia Tanpa Hutang”, yang dilaksakan pada hari Jumat(25/01/2019) di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Jl. Cut Meutia No. 18, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Adi Prasetijo, faktor sosial dan lingkungan yang seharusnya sejak awal menjadi prasyarat kelayakan proyek infrastruktur, banyak dikesampingkan. Salah satu akar masalahnya adalah penggunaan UU No.2 tahun 2012 yang dipakai menjadi acuan pengadaan tanah.
“Masyarakat dipaksa untuk menerima penggantian tanah lokasi proyek, sehingga jika tidak menyetujui harus berurusan dengan pengadilan. Masyarakat yang tidak memiliki tanah seperti para penggarap, tidak dipertimbangkan kelanjutan hidupnya ketika sumber nafkah mereka hilang,” papar Adi Prasetijo.
Dalam prasyarat lingkungan yang harus dituangkan dalam Amdal juga sering tidak memasukkan aspek kebencanaan sehingga abai atas ancaman gempa, likuifaksi, tsunami, dan lainnya.
Adi Prasetijo menjelaskan, beberapa hal yang patut untuk diperbaiki dalam pembangunan infrastruktur dibawah kepemimpinan Prabowo-Sandi diharapkan mampu untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik di tingkat kepala negara sehingga pembangunan infrastruktur yang merupakan kewajiban pemerintah dapat dilaksanakan tanpa perlu utang.
Aspek manusia dan lingkungan menurut Adi Prasetijo, harus menjadi pertimbangan sejak awal, sehingga seluruh dampak proyek dapat dimitigasi dengan program-program yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
“Masyarakat harus menjadi subyek dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur. Penggunaan dana desa secara baik, pengakuan atas keberadaan masyarakat adat, merupakan beberapa hal yang juga butuh perbaikan di masa depan. Dengan demikian diharapkan Prabowo-Sandi tidak secara serampangan membangun, tanpa memikirkan manusia,” pungkas Adi. []
