JAKARTA, WB – Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, menyatakan bahwa pengadaan UPS memang tanggung jawab bersama antara eksekutif (Pemprov DKI) dan legislatif (DPRD DKI).
Namun politisi yang kerap disapa Lulung itu menilai kalau eksekutif yang harus bertanggung jawab pertama terkait pengadaan UPS.
“Itu dipertanggungjawabkan bersama. Selama itu usulan dari eksekutif, dibahas antara eksekutif dan legislatif, disepakati bersama dalam paripurna. Penanggungjawabnya Bapak Gubernur dan di sini Pimpinan DPRD,” papar Lulung di Gedung DPRD, Selasa (5/5/2015).
Ia menyebut, usulan berasal dari pihak eksekutif. itu artinya kasus dugaan korupsi yang bertanggungjawab pertama kali seharusnya adalah Pemprov DKI.
“Kalau nanti ada hal yang merugikan anggaran belanja, itu nantinya terdapat lebih dahulu di eksekutif, karena eksekutif adalah pengguna daripada anggaran belanja,” jelas Lulung.[]
