JAKARTA, WB – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memang telah menunda untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), setidaknya sampai pada akhir masa jabatannya di bulan Oktober 2014. Itu artinya, selama itu juga rakyat masih bisa menikmati harga BBM dengan harga normal.
Namun penegasan dari presiden terpilih 2014, Joko Widodo mengaku cepat atau lambat pemerintahannya akan segera menaikkan harga BBM, pasca pelantikan dirinya pada bulan Oktober 2014 nanti.
“Kenaikan BBM, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Cepat atau lambat kenaikan BBM memang pasti dilakukan. Sehingga tinggal tunggu waktu. Karena kita tidak ada upaya melakukan terobosan-terobosan. Yang ada malah subsidi semakin membengkak,” papar anggota DPR komisi VII dari Fraksi PDIP Effendi M Simbolon dalam diskusi mingguan bertajuk Bola Panas BBM, di bilangan Cikini, Sabtu (30/8/2014).
Effendi menambahkan, banyaknya opini pro-kontra yang merebak saat ini dipublik, adalah hal yang wajar. Karena berbicara BBM jelas menyangkut langsung kepada hajat hidup orang banyak. Oleh karenanya kedepan dua perusahaan BUMN seperti Pertamina dan PLN, disarankan Effendi harus segera di go publik.
Dia juga menambahkan, dahulu ketika pemerintahan Megawati, pernah menaikan harga BBM sebanyak dua kali. Hal itu dilakukan lantaran kondisinya saat itu harus menyesuaikan harga pasar dunia. Namun salahnya saat ini adalah banyak dikotomi dari subsidi BBM, dimana yang menikmati BBM bukan rakyat miskin saja namun orang kaya pun ikut menikmatinya.
“Tapi memang dampak dari kenaikan itu tidak memberikan dampak untuk mengatasi permasalahan itu sendiri.
Soal dikotomi berhak dan tidak berhak, siapa yang menggunakan BBM subsidi, kita melihat yang menggunakan bbm itu adalah rakyat Indonesia. Kita berharap pemerintahan baru ini bisa mem-publikan dua perusahaan BUMN seperti PLN dan Pertamina agar semua transparan,” tandas Effendi. []
