JAKARTA, WB – Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui tugas yang diberikan presiden Joko Widodo untuk menelusuri rekam jejak calon menteri tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Pasalnya, waktu bagi KPK untuk bekerja sangat terbatas. Sementara KPK dituntut untuk menyelesaikanya dengan sisa waktu satu hari.
“Mau tidak mau harus selesai,”ujar Juru bicara KPK, Johan Budi,Selasa, (21/10/2014).
Diketahui, Jokowi telah mengutus mantan Ketua Tim Transisi Rini Soemarno dan Deputi Tim Transisi Hasto Kristyanto, untuk menyerahkan 43 nama calon menteri ke KPK pada Jumat (17/10/2014). Sementara KPK sudah menyerahkan hasil audit rekam jejak calon menteri kepada Jokowi pada Minggu (19/10/2014) satu hari sebelum pelantikan presiden.
KPK sendiri sempat merasa kesulitan untuk menelusuri semua rekam jejak dari menteri-menteri Jokowi, lantaran ada beberapa nama yang berasal dari pihak swasta dan tidak pernah melaporkan harta kekayaanya kepada KPK. Namun ada juga beberapa nama yang sudah melaporkan harta kekayaanya sebagai penyelengara negara.
Johan mengatakan, penelusuran rekam jejak ini memang perlu dilakukan untuk, ,memastikan apakah calon menteri yang akan ditunjuk Jokowi memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi yang sedang diselidiki KPK. Untuk itu, lanjut Johan, KPK Tidak memberikan rekomendasi atau catatan khusus terhadap para calon. Sifatnya hanya pemaparan saja.
“Sifatnya bukan merekomendasikan, hanya memberikan catatan rekam jejak mereka.”katanya[]
