JAKARTA, WB – Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi pelaksanaan Pemilu Presiden yang sudah berjalan dengan aman dan tertib. Namun demikian KPK tetap meminta kepada semua lapisan masyarakat untuk mengawasi jalanya Pemilu kali ini sampai pada penghitungan real Count di Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Juli nanti.
Partisipasi dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, Pemilu kali ini banyak kerawanan yang akan terjadi berkaitan proses penghitungan suara. Kerawanan yang dimaksud oleh Bambang meliputi tiga hal.
Yang pertama, adanya politik uang yang bertujuan untuk mempengaruhi akuntabilitas jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Kedua, adanya konflik kepentingan antara dua kubu yang tengah bersaing. Untuk meredam konflik tersebut dilakukan dengan cara-cara dialogis. Jika tidak mampu bisa jadi mengunakan cara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Potensi COI yang berbasis pada sikap dan perilaku nepotistik maupun kolusif, baik karena primordial atau favoritsme,” kata Bambang, di Jakarta, Jumat (11/7/2014).
Ketiga, yakni adanya indikasi tindak intimidasi yang berkombinasi dengan COI dan Politik Uang. “Kesemuanya itu berujung pada potensi fraud dan kecurangan sehinga memanipulasi hasil-hasil pemilu pilpres.,” jelasnya.
Sebelumnya juru bicara KPK Johan Budi sudah mengingatkan kepada penyelenggara negara baik KPU maupun Bawaslu untuk tidak main kongkalikong dengan salah satu kandidat Capres.
KPK juga sudah mengatakan, tidak akan segan-segan menindak tegas oknum-oknum yang bermain curang. Selain itu KPK juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui adanya informasi kongkalikong terkait Pilpres 2014.
Johan mengatakan, KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut. Menurut Johan, hal ini juga terkait nasib jutaan rakyat Indonesia.[]
