JAKARTA, WB – Dengan dikabulkannya sidang gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan, dan ditetapkannya status tersangka terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka konflik KPK dan polri kian panas.
Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Institute for Democracy dan Public Policy, Taufan Huneman menilai bahwa, bola panas yang terjadi diantara dua lembaga hukum tersebut tak lepas dari belum sempurnanya konsolidasi politik yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Salah satu konsolidasi politik yang tidak dilakukan oleh presiden adalah pergantian kepala badan intelijen negara yang notabenenya merupakan orang kepercayaan dari presiden sebelumnya,” ujar Taufan lewat pesan singkatnya, Rabu (18/2/2015)
Taufan mencatat, ada tiga alasan kenapa kepala bin harus segara dilakukan pergantian, pertama, ketidakmampuan melakukan akurasi informasi yang melahirkan produk-produk intelijen sehingga konflik KPK dan Polri berlarut-larut.
Alasan kedua lanjut Taufan, sejauh ini kepala BIN seperti tidak memberikan advice kepada presiden sehingga keliatan sekali Jokowi kesulitan untuk merumuskan resolusi konflik.
Dan Alasan yang terakhir lanjut Taufan adalah secara asas kepatutan, seharusnya paska pergantian pemerintahan pergantian dalam kepemimpinan lembaga BIN juga dapat terjadi perubahan.
“Kinerja intelijen sampai saat ini mengalami penurunan performa oleh sebab itu Presiden harus mengambil tindakan tegas menganti kepala BIN agar dapat dilakukan konsolidasi politik, sehingga mampu mencegah konflik dua lembaga hukum ini jadi berkepanjangan,” tandas Taufan.[]
