JAKARTA, WB – Pemerhati Militer dan juga dunia intelijen, Kertopati Susaningtyas menilai rencana TNI untuk melakukan kebijakan politik pemerintah, termasuk dengan rencana dialog antara pemerintah pusat dengan berbagai kelompok masyarakat di Papua, kerap `ambigu`. Apalagi ketika menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Sepertinya, ada perbedaan treatment ketika menghadapi teroris yang ada di daerah lain, dengan cap agama tertentu. pemerintah dan aparat harus berhati-hati atas tindakan desepsi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok gelap. Soal Papua perlu juga pendekatan dari sisi budaya dan ekonomi, dari hulu sampai hilir,” ujar Nuning melalui pesan singkatnya, Sabtu (3/1/2015).
Mantan anggota DPR komisi I dari Fraksi Partai Hanura ini menambahkan, konflik yang sering terjadi di Papua dinilainya karena masalah kesejahteraan yang kemudian menjadi embrio persoalan.
Hal itulah kata Nuning, perlu adanya terobosan baru dalam mengelola Papua. Bagaimana percepatan ekonomi, pendidikan maupun kesejahteraan mereka dapat dilaksanakan dengan kondisi geografis Papua yang relatif sulit.
“Secara psykologis mereka juga harus dilihat. Belum lagi HIV dan Malaria yang menyerang prajurit. Data antara jumlah TNI dan separatis setiap waktu juga harus di update. Dan juga soal senjata yang dimiliki sipil, itu senjata dari mana?” tegas Nuning.
Wanita yang gemar menulis ini lebih jauh menjelaskan, kondisi di Papua berbeda dengan Timtim maupun Aceh secara geopolitik dan geososial.
Di Timtim misalnnya ada tokoh sentral seperti Xanana Gusmao maupun Jose Ramos-Horta. Pun demikian di Aceh ada Teuku Hasan Tiro. Namun di Papua berbeda, melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh separatis belum tentu mampu menyelesaikan masalah. Pasalnya geoculture di Papua wilayah pantai dan pegunungan berbeda. Mereka punya tokoh adatnya masing-masing.
“Kompleksitas persoalan tentang Papua memang memprihatinkan. Aksi-aksi kekerasan bersenjata terhadap aparat dan warga sipil kerap terjadi. Karena itu, perlu diadakan pembahasan bersama jajaran Polhukam untuk menginisiasi gagasan baru dalam rangka mencari solusi komprehensif tentang masalah Papua, secara damai dan bermartabat dalam bingkai NKRI,” pungkas Nuning.[]
