JAKARTA, WB – Banyak pihak menilai, selam satu tahun bekerja, kinerja Kabinet Kerja belum efektif. Presiden Jokowi diharapkan dapat memperkuat fungsi koordinasi di antara kementerian, agar berjalan sesuai dengan visi dan misi yang sama.
Menurut anggota Fraksi PDI-P di DPR Aria Bima, dalam rilis survei nasional Populi Center di Jakarta, Senin (26/10/2015), pekerjaan para menteri mulai ada yang berdampak langsung dan dilihat oleh masyarakat. Namun, akibat koordinasi kementerian yang lemah, pekerjaan para anggota kabinet tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan presiden.
“Saya melihat apa yang dikerjakan presiden, wakil presiden dengan para menteri sudah terasa, meski perlu diakui belum adanya kerja sama yang seirama dengan para menteri. Banyak yang menyoroti sekarang hanya sebagai menteri, bukan kabinet, karena masih berjalan sendiri-sendiri,” ujar Aria Bima.
Salah satu contoh, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai peledakan kapal asing yang tertangkap melakukan illegal fishing. Menurut Aria, kementerian yang terkait dengan masalah tersebut seharusnya dapat menindaklanjuti kebijakan itu.
“Misalnya, ditindaklanjuti pengolahan hasil kelautan oleh Kementerian UKM, Kementerian Perindustrian, persoalan investasi dan industri hilir,” kata Aria.
Aria Bima berharap, Jokowi segera membenahi mekanisme koordinasi antara para pembantunya dalam Kabinet Kerja. Dengan koordinasi yang tepat, kementerian dapat bekerja sebagai suatu tim, tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga hasil yang dicapai tidak optimal.
Sementara itu, pengamat politik Thamrin Tomagola menilai banyak menteri di Kabinet Kerja Presiden Jokowi yang tidak mampu menggerakkan roda birokrasi dalam menjalankan pemerintahan, sehingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sering terputus. Akibatnya, program-program nasional pemerintah tidak dapat diikuti denga baik oleh pemerintah daerah.
“Sebagian besar dari orang-orang dalam kabinet adalah orang-orang muda yang jam terbangnya belum ada. Pengalaman birokrasinya juga minim,” kata Thamrin.
Manurut Thamrin, kondisi ini bukan hanya dialami pemerintah pusat dan daerah. Lebih parahnya, antar dan intra kementerian sendiri tidak memiliki kapabilitas dalam hal koordinasi sehingga visi dan misi Presiden sulit tercapai.
“Di dalam kementerian mereka sendiri mereka tidak menguasai bagaimana menggerakan roda birokrasi, apalagi kerja sama dengan kementerian lain. Koordinasi selalu susah,” ujar Thamrin.
Thamrin berpendapat jika roda birokrasi antarinstansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah ingin digerakkan, maka Presiden Jokowi harus lebih tegas dan menekan menteri-menterinya yang tidak menjalankan program-program nasional dengan semestinya.
“Kuncinya satu, presiden tegas. `Saya punya visi misi ini, laksanakan! Kalau kurang perbaiki lagi!`, begitu kira-kira menurut saya,” tandas Thamrin. []
