JAKARTA, WB – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, menilai bahwa ketahanan pangan kelautan mendukung kebijakan poros Maritim Indonesia, seiring dengan perkembangan strategis yang sangat cepat dan dinamis dengan adanya fenomena kekinian, dimana pertumbuhan penduduk yang sangat cepat tapi tidak diimbangi dengan sumber pangan.
Kasum TNI mengatakan bahwa, kedaulatan pangan sudah menjadi kebijakan pemerintah agar harga kebutuhan pangan menjadi lebih baik sehingga lebih memotifasi petani dan nelayan dalam menggeluti dunia pangan.
“Pangan kita harus dikelola dengan baik agar terwujud ketahanan pangan,” ujar Didit pada acara pembekalan kepada 130 Perwira Siswa (Pasis) Seskoal Angkatan ke-55 Tahun Pendidikan 2017 di Gedung R.E. Martadinata Seskoal Jl. Ciledug Raya No.2 Komplek Seskoal Kebayoran Lama,belum lama ini.
Lebih lanjut Didit menjelaskan bahwa, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa Indonesia sebagai negara Maritim dan negara Agraris, harus berjalan bersama-sama sebagai instrumen ketahanan pangan dan selanjutnya meningkat menjadi kedaulatan pangan.
“Ketahanan pangan Maritim perlu ditingkatkan dengan mengeksploitasi komoditi yang berasal dari laut Indonesia yang selama ini kurang didayagunakan,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut Kasum TNI menyampaikan bahwa, pemerintah telah mengeluarkan 5 (lima) pilar kebijakan maritim yakni budaya maritim, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim serta pertahanan maritim. Ini sudah jelas bahwa poros maritim dunia sesuai kebijakan Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang poros maritim bernilai strategis salah satunya dibidang ekonomi, dimana 90% perdagangan dunia melalui laut.
“Tentunya dengan kondisi seperti itu, dimana perdagangan antar negara dan antar benua yang sangat tinggi dari waktu ke waktu mulai zaman sebelum Perang Dunia kedua atau abad 18 sampai hari ini penggunaan sarana laut juga semakin meningkat,” ucap Kasum TNI.
Didit menyampaikan juga bahwa, tantangan budaya maritim itu perlu ada kesamaan visi dengan sumber daya manusianya, seperti tantangan sarana dan prasarana.
“Tantangan kedaulatan pangan maritim perlu dikemas sedemikian rupa agar terjadi suatu transformasi baik pengetahuan yang berkaitan dengan masalah sumber daya maupun teknologi tentang maritim Nusantara,” tandasnya.[]
