JAKARTA, WB-Presiden terpilih Joko Widodo kaget mendengar kabar bahwa presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggarakan rapat kementerian mencapai Rp 18 triliun yang diambil dari APBN 2015. Menurutnya anggaran tersebut terlalu besar dan dianggap sebagai bentuk pemborosan.
“Hah? Masak segitu? Untuk rapat apa itu? Kok rapat bisa sampai Rp 18 triliun, ndak ngerti saya,” ujarnya Rabu (10/9/2014).
Jokowi lebih senang rapat itu dilakukan dengan cara sederhana, meski tanpa makan maupun minum. “Makanya saya mau nanya dulu, itu rapat apaan bisa sampai segitu?” sambung Jokowi. Sambungnya.
Selain itu, Jokowi punya pandangan, mengalihkan anggaran itu untuk program prioritas seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan membangun infrastruktur di pedesaan. Pasalnya, jika dipaksakan pemerintah tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Padahal ia menilai rapat menteri bisa mengoptimalkan fasilitas yang ada di kantor tidak perlu menyewa gedung apa lagi hotel.
“Hal seperti itu memang harus diefisiensikan. Apalagi cash flow kita ini dalam kondisi berat. Harus detail, sehingga penggunaannya logis atau tidak, nalar atau tidak,” ujar Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, Pokja Tim Transisi Bidang Ekonomi menemukan angka Rp 18 triliun untuk anggaran rapat-rapat kementerian. Deputi tim transisi yang membidangi APBN Hasto Kristianto mengatakan, alokasi Rp 18 triliun itu dibagi untuk dua jenis rapat. Rapat dalam kota sebesar Rp 6,25 triliun dan rapat luar kota sebesar Rp 11,9 triliun. Selain anggaran rapat, lanjut Hasto, tim juga menemukan anggaran biaya perjalanan dinas pada RAPBN 2015 mencapai Rp 15,5 triliun.[]
