JAKARTA, WB – Hannibal Hamidi asal Lembaga Kesehatan Masyarakat Nahdhatul Ulama (LKNU) mendorong pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan reformasi dalam bidang kesehatan.
Pasalnya menurut Hannibal, masalah kesehatan rakyat Indonesia seyogianya harus dijamin oleh pemerintah dengan konsep Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011.
Menurut dia pemerintah harus melayani dengan baik pelayanan kesehatan tersebut. Terlebih, tidak ada layanan kesehatan seharusnya pemerintah memberikan ganti rugi.
“Kami menggagas revolusi kesehatan. Faktor dasar baik berupa air bersih, sanitasi dan gizi tapi kendalinya tidak ada oleh Kementerian Kesehatan,” tegas dia.
Revolusi kesehatan ini diharapkan berjalan di bawah pemerintahan Jokowi-JK dengan merombak sistim kesehatan secara total. Tujuannya posisi Kementerian Kesehatan menjadi lebih jelas dari saat ini.
Dia menuturkan, satu permasalahan di bidang kesehatan yang harus diperhatikan pemerintah yaitu tentang angka kematian ibu dan bayi. Dia pun meminta pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga angka kematian ibu dan bayi bisa tentanggulangi.
Satu langkah yang harus diperhatikan yaitu terkait adanya BPJS. “Memastikan tidak ada praktek transaksional terhadap pasien,” pungkasnya.[]
