JAKARTA, WB – Pemerintah pusat bersama Pemda DKI Jakarta terus mengurangi jumah pelintasan kereta api (KA) sebidang terutama perlintasan liar dan tidak dijaga. Untuk titik-titik tertentu akan dibangun jalan layang atau underpass, guna menghilangkan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan KA.
“Pembangunan jalan layang atau underpass itu sesuai bagian masing-masing. Ada yang ditangani pemerintah pusat ada yang harus dibangun oleh pemerintah daerah, sesuai status dan kelas jalannya,” ujar Direktur Perkeretapian Kementerian Perhubungan RI Hermanto Dwiatmoko di Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Dalam waktu dekat, kata dia, Pemprov DKI Jakarta akan membangun empat proyek jalan layang KA. Proyek tersebut sepenuhnya menggunakan dana APBD dan dibangun sesuai prioritas yang ada di masyarakat. “Proyek jalan layang itu adalah di Bintaro, Permata Hijau Jakarta Selatan, Cipinang Jakarta Timur dan Jalan Panjang Jakarta Barat,” kata Hermanto.
Selama ini, Pemeirntah Pusat dan Pemorv DKI Jakarta sudah membangun 26 jalan layang dan underpass di berbagai daerah di Jakarta dan sekitarnya. Tapi, jumlah itu belum mampu menghilangkan semua perlintasan KA sebidang yang rawan terjadi kecelakaan terutama bagi pengguna jalan raya itu.
“Saat ini masih ada 166 perlintasan KA sebidang di Jakarta dan sekitarnya, 80 ada palang pintu dan dijaga, dua palang pintu tidak dijaga serta 58 palang pintu liar dan tidak dijaga aparat resmi,” aku Hermanto.
Untuk membangun proyek besar seperti jalan layang atau underpass butuh dana besar, sampa Rp20 miliar lebih. Sementara, kemampuan pendanaan pemerintah terbatas, dan harus membangun sesuai prioritas yang ada di masyarakat. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014, pemerintah berencana memotong anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp100 triliun. Langkah ini berdampak pada sejumlah program dan proyek.
“Kementerian Perhubungan mengalami pemotongan anggaran Rp10,16 triliun. Akibat rencana pemangkasan anggaran itu, proyek unggulan di Kemenhub tertunda seperti rencana pembangunan perlintasan rel kereta layang atau loop line untuk KRL Jabodetabek,” aku Hermanto.
Tahun ini Ditjen Perkeretaapian Kemenhub mempunyai anggaran Rp700 miliar, belum bisa ditenderkan. Kebetulan ini ada pemotongan anggaran jadi kita geser tahun depan. Untuk pembangunan jalur loop line, diproyeksi menelan biaya Rp9 triliun. Dengan pembangunan jalur KRL layang ini, lalu lintas KRL bisa mencapai jarak atau head way 3 menit antar kereta serta mampu mendorong jumlah daya angkut menjadi 1,2 juta penumpang per hari.
“Meningkatkan kapasitas angkut 1,2 juta. Sekarang 500 ribuan. Itu perlu elevated agar head way 3 menit di Jabodetabek,” tegasDirjen. [ib]
