JAKARTA, WB – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta kepada Mabes Polri, Kapolda dan Kapolres agar melarang aksi konvoi dari massa pendukung dua kubu pasangan capres-cawapres. Pasalnya aksi konvoi, apalagi untuk merayakan pesta kemenangan hasil quick qount bisa memprovokasi dan mengancam stabilitas kamtibmas.
“IPW menilai, pasca pengumuman hasil quick qount Pilpres 2014 situasi kamtibmas Indonesia seperti “hamil tua”. Ketegangan sosial menjadi bara terpendam yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi kekacauan,” papar Neta, melalui siaran persnya, Kamis (10/7/2014).
Kata Neta, saat ini kontroversi hasil quick count kian berkembang di masyarakat. Setidaknya ada 8 lembaga quick count yang mengatakan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres, yakni Litbang Kompas, Poltracking, Populi Centre, RRI, LSI, Indikator, SMRC, dan Cyrus Network. Sementara ada 4 lembaga quick count yang menghitung Prabowo-Hatta menang, yakni JSI, LSN, IRC, dan Puskaptis.
“Ketegangan kian tinggi tatkala masing-masing capres dan pendukungnya sama-sama berkeyakinan sebagai pemenang Pilpres 2014. Beberapa jam setelah hasil quick qount keluar, para pendukung capres sempat melakukan konvoi dan pertemuan akbar di tempat-tempat umum,” ujarnya.
Atas dasar itupun, Neta menyarankan sebelum KPU mengumumkan hasil pilpres yang sesungguhnya, Polri harus berani melarang semua kegiatan para capres dan pendukungnya, terutama yang bersifat massal. Selain itu, Polri perlu meningkatkan kinerja intelijen, babinkamtibmas dan patroli di kawasan rawan serta strategis agar bisa melakukan deteksi maupun antisipasi dini.
“Polri jangan bersikap menjadi pemadam kebakaran. Sebab jika kebakaran sudah terjadi dan telur sudah menetas menjadi naga akan sulit bagi Polri mengatasi situasi kamtibmas pasca Pilpres 2014. IPW juga berharap kedua capres mampu mengendalikan pendukungnya agar mendinginkan situasi,” tandas Neta. []
