JAKARTA, WB – Wakil Ketua Komisi XI Fraksi partai Golkar, Harry Azhar Aziz menilai, terkait isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM), partai Golkar hanya akan bersikap rasional.
Pasalnya, kata politisi yang pernah menjadi Dosen Universitas Islam As-syafii`yah itu, isu kenaikan BBM yang saat ini diributkan, rakyat tidak pernah diberi penjelasan yang rasional dan jelas.
“Memang karena tidak ada penjelasan yang rasional karena rancangannya dilakukan oleh pemerintahan lama tapi yang melakukannya adalah pemerintahan yang baru. Itulah yang membuat persoalan,” ujar Azhar, dibilangan Cikini, Sabtu (30/8/2014).
Politisi yang pernah duduk di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini, mengaku heran, kenapa hampir setiap tahun di Indonesia jika berbicara kenaikan BBM, suhu politik baik itu parlemen maupun dimasyarakat grafik intensitasnya akan tinggi. Azhar bahkan harus menceritakan dan membandingkan bagaimana situasi `damai` soal BBM disaat Golkar masih berjaya dulu di era orde baru.
“Hampir tiap tahun kita berdebat isu BBM. Dulu kita tidak pernah ada isu BBM saat Orba. Tapi kenapa sekarang selalu diributkan, karena kita sudah terpaku pada subsidi yang efeknya banyak,” paparnya.
Lantaran efek bantuan subsidi itulah kata bekas anggota Pansus Paket RUU Perpajakan ini menilai, berbagai wacana terkait BBM akan selalu menjadi cerita panas dimasyarakat.
“Pertanyaanya dana subsidi mau diambil dari mana ? Mau ambil dari rescedule hutang, atau dari belanja birokrasi atau belanja subsidi. Kalau diambil maka kebijakan-kebijakan itu akan menjadi dampak. Misalnya jika diambil dari belanja subsidi, maka efeknya akan berimbas pada rakyat, kalau dari birokrasi maka akan berdampak pada PNS,” ujar Azhar.
Maka itu, pria yang lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ini meminta kepada pemerintahan yang baru nantinya (Jokowi-JK), untuk bisa segera mengkalkulasi berapakah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program-programnya saat janji kampanye dulu.
“Berapa dananya ? Dan itu menjadi harga mati untuk melaksanakan program-programnya. Dan kalau itu bersifat rasional, Golkar akan dukung. Karena Koalisi permanen bukan koalisi anti pemerintahan,” tegas Azhar. []
